BPKP: Program Rp261 T, Yang Tak Efisien Rp141 T
JAKARTA - Untuk kali pertama, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pemerintah pusat dan daerah se-Indonesia di Sentul City International Convention Center (SICC) Bogor kemarin (7/10). Momen tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk mensukseskan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun mendatang.
Acara itu dihadiri 5.360 pejabat dari seluruh Indonesia. Selain pejabat pusat, ada juga jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda). Mulai dari kepala daerah, ketua DPRD, Kapolres dan Kapolda, Pangdam dan Dandim, kepala BPS daerah, kepala BPKP daerah, Kajati dan Kajari, hingga jajaran Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku leading sector acara mengatakan, kesuksesan jalannya pemerintahan lima tahun ke depan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat tetapi juga daerah. Pasalnya, dari keseluruhan APBN yang digunakan tahun depan, sekitar Rp 1.200 trililiun ada di jajaran pemda. "Dinamika di daerah yang menentukan keberhasilan nasional," ujarnya.
Ditemui usai arahan Prabowo, Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto menjelaskan, Prabowo menekankan pemda untuk menggunakan anggaran secara efektif. Sebab, berdasarkan data yang diterima Presiden, ada banyak kegiatan yang menghamburkan uang tanpa hasil terukur.
Prabowo, lanjut Bima, ingin uang negara langsung dirasakan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. "Beliau contohkan untuk memberantas stunting, biaya seremoni ternyata lebih besar dari biaya makanan untuk warga yang membutuhkan," ungkapnya.
Sementara itu, kualitas penggunaan anggaran daerah masih jauh dari efektif. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh membeberkan, perencanaan program masih berfokus pada realisasi kegiatan. Sementara hasilnya tidak jelas. "Ukurannya masih jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah kegiatan, tidak kepada masalah outcome," ucap Ateh. Praktik itu sudah berlangsung selama 20 tahun tanpa perbaikan.
Imbasnya, program pemerintah menjadi tidak efisien. Dari program prioritas senilai Rp 261,96 triliun yang digarap pemda, misalnya, jumlah yang tidak efisien mencapai Rp 141,33 triliun atau rata-rata 53 persen.
Ateh merinci, pagu anggaran peningkatan ketahanan pangan sebesar Rp32,52 triliun pada 2023, yang tidak efisien sebesar Rp16,72 triliun atau 51,42 persen. Lalu, program peningkatan daya saing pariwisata, dari pagu Rp33,56 triliun, tidak efisien sebesar Rp 19,49 triliun atau setara 58,1 persen.
Pada program pemberdayaan UMKM, dari pagu Rp6,89 triliun, jumlah tidak efektif senilai Rp 4,17 triliun atau 60,53 persen. Hal sama juga terjadi pada program penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan. "Ini senang enggak senang harus saya sampaikan ke teman-teman pemda," kata dia.
Di tempat yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, kebocoran anggaran negara harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk jajaran jaksa di daerah. Pasalnya, pasca berlakunya desentralisasi, perilaku korupsi sudah menyebar hingga ke level pemerintah daerah, bahkan desa.
Meski demikian, Burhanudin mengingatkan, jangan sampai kejaksaan sibuk mencari-cari kesalahan. Diakuinya, masih ada oknum kejaksaan yang nakal. "Apabila kalian tidak memerhatikan apa yang saya sampaikan, kalian yang saya akan tindak," tegasnya.
Makan Bergizi Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memaparkan, rencana program makan gratis menjadi prioritas Prabowo. Dia menyebut, alokasi anggaran makan gratis yang saat ini ditetapkan Rp 71 triliun di tahun 2025 ada peluang dinaikkan.
Kepada jajaran pemda, Dadan menyampaikan potensi efek domino yang akan dirasakan masyarakat atas program itu. Selain anak bergizi, juga akan memberdayakan petani, ibu-ibu katering, hingga petugas distribusi.
Karena itu, dia meminta jajaran pemda membantu berkaitan dengan teknisnya. "Desember uji coba di 100 titik Indonesia," kata Dadan.
Sementara itu, dalam penutupan acara rakornas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan kepala daerah untuk satu komando dengan kepemimpinan Prabowo. Pemda diminta tidak membuat program yang bertentangan dengan kebijakan nasional. "Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain Program Bapak Presiden Prabowo," tegasnya. (far/oni)
Editor : A'an