PONTIANAK POST – Pemerintah memastikan pengecer bisa kembali menjual LPG 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya akan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Para sub pangkalan itu juga akan dibekali dengan peralatan teknologi informasi (TI) agar penjualan LPG melon bisa terkontrol dan terekam dalam sistem.
’’Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier kita fungsikan per hari ini (4/2). Mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan TI. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan subsidi ini tidak lagi terjadi,’’ ujarnya saat ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, kemarin (4/2).
Bahlil juga menyampaikan permintaan maaf sebagai respons atas meninggalnya seorang warga di Tangerang Selatan setelah antre membeli LPG 3 kg. ’’Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini sama-sama kita lakukan untuk penataan,’’ imbuhnya.
Ketum Partai Golkar itu mengaku mendapat kabar mengenai meninggalnya nenek tersebut melalui pemberitaan media. Meski begitu, dia menegaskan bahwa penataan pembelian tabung gas LPG 3 kg tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Kemarin Bahlil melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik pangkalan di Jakarta hingga Tangerang. Dari pantauan Jawa Pos di lokasi pangkalan Abdul di Kemanggisan, Palmerah, Jakbar, sejak sekitar pukul 07.30, warga memang antre untuk membeli LPG melon.
Meski antrean mengular, penjualan berlangsung kondusif. Warga yang telah membawa tabung kosong menukarkan dengan tabung baru yang berisi gas LPG 3 kg. Di lokasi tersebut, LPG 3 kg dibanderol dengan harga Rp 16.000 per tabung. Mereka juga membawa KTP sebagai syarat pembelian.
Sekitar pukul 08.45, Bahlil datang. Dia melihat warga harus berbaris dan menunggu mendapatkan LPG 3 kg. Bahlil juga sempat meminta maaf kepada warga yang harus pulang dengan kembali membawa tabung gas kosongnya karena stok hari itu sudah ludes. ’’Maaf ya Bu, kita sedang lakukan perbaikan terus supaya tepat sasaran,’’ ujarnya.
Setelah melakukan pengecekan di sejumlah titik, Bahlil lantas menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan. Selain Bahlil, presiden juga menerima kunjungan mantan Presiden Jusuf Kalla.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco juga turut menghadap Prabowo. Dasco membenarkan diperbolehkannya pengecer untuk kembali berjualan LPG melon. Dasco menceritakan, Senin (3/2) malam dirinya sengaja bertemu dengan Prabowo sebagai perwakilan dari DPR untuk menyampaikan aspirasi di daerah yang mengalami kesulitan.
’’Sehingga kemudian dari hasil komunikasi itu, tadi pagi presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer,’’ ujarnya di Istana.
Dari hasil komunikasi, ESDM berupaya untuk menertibkan pengecer yang harga jualnya tidak seragam dan cenderung mahal. Namun, caranya menimbulkan dampak di masyarakat. Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan penertiban administrasi. ’’Penerapan aturannya mendadak, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung,’’ imbuhnya.
Dasco menyebut, secara prinsip, kebijakan teknis demikian bisa dilakukan oleh kementerian masing-masing. Namun jika menyebabkan dampak, presiden bisa turun tangan.
Ditemui seusai menghadap Prabowo di Istana, Bahlil menyebut pertemuannya dengan Prabowo dan JK dilakukan untuk berdiskusi tentang kedaulatan pangan, energi, dan perekonomian. JK juga berbagi pengalaman terkait kebijakan konversi minyak tanah ke gas di era pemerintahannya.
’’Bayangkan, sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih Rp 8 ribu,’’ ujarnya. Karena itu, wajar jika dilakukan evaluasi. Apalagi, dia menyadari ada persoalan. Misalnya, mark up harga di level pengecer hingga masalah subsidi salah sasaran.
Bahlil juga menyadari, pembenahan tersebut akan mengusik pihak-pihak yang selama ini diuntungkan. ’’Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika,’’ kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, JK juga menyampaikan bahwa penataan itu penting. Kebijakan yang diambil saat ini sudah dikaji sejak 2023 berdasar hasil audit dari BPK.
Namun, jika dianggap salah, Bahlil siap mengakui kesalahan itu. ’’Udahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab,’’ ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan per hari ini para pengecer bisa kembali berjualan. ’’Agar tidak terjadi kesulitan akses LPG 3 kg di masyarakat,’’ ujarnya kemarin.
Bersamaan dengan itu, pemerintah meminta para pengecer untuk mendaftar di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP). Dengan begitu, statusnya bisa terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. ’’Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan,’’ imbuhnya.
Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, harga di lapangan bisa lebih terkendali. Sehingga konsumen bisa terjaga dari harga yang terlampau mahal. Di sisi lain, dengan terdaftar resmi, distribusi gas LPG 3 kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang berhak mendapatkannya.
Hindari Panic Buying
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengimbau agar masyarakat tidak panic buying membeli LPG 3 kg. Sebab, dia memastikan stok LPG melon aman dan terjaga.
’’Cukup beli seperlunya,’’ ujarnya saat ditemui di Palmerah kemarin. Dia menjamin stok LPG 3 kg masih aman. Tidak ada pengurangan kuota sama sekali. Pengecer pun saat ini sudah bisa menjual LPG 3 kg lagi dengan status baru sebagai sub pangkalan. Sekitar 370 ribu pengecer sudah terdata sebagai sub pangkalan LPG 3 kg.
Fadjar berharap kembalinya pengecer dalam rantai distribusi LPG 3 kg dapat menormalkan kembali situasi di masyarakat. ’’Semua pengecer istilahnya dipermudah untuk menjadi sub pangkalan. Jadi, ya kami harapkan distribusinya bisa kembali normal,’’ ujar Fadjar. (dee/far/idr/tyo/c6/oni)
Editor : Miftahul Khair