PONTIANAK POST - Indonesia terimbas perang dagang global yang dicetuskan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Produk-produk RI yang masuk ke AS dikenai tarif resiprokal sebesar 32 persen. Meski demikian, Istana mengklaim, Presiden Prabowo Subianto sudah mengantisipasi dengan tiga gebrakan besar.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno mengatakan, Presiden Prabowo sudah merancang berbagai kebijakan strategis ini sejak hari pertama dilantik. ”Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik,” ujarnya kemarin (3/4).
Kebijakan pertama adalah memperluas mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40 persen perdagangan global.
Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. ”Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global,” imbuhnya.
Di samping itu, Indonesia juga memiliki akses ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global serta beberapa perjanjian dagang lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA. Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Cile, dan berbagai negara lain. Hal itu semakin memperkokoh daya saing Indonesia di pasar internasional.
Kebijakan kedua adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam (SDA). Dia menjelaskan, salah satu contoh kesuksesan kebijakan hilirisasi adalah sektor nikel dengan nilai ekspor nikel dan turunannya melonjak.
Pada 24 Februari 2025, Prabowo juga telah meluncurkan BPI Danantara yang dirancang untuk mempercepat hilirisasi SDA strategis di Indonesia. BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.
”Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan,” tuturnya.
Kebijakan ketiga adalah memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Implementasinya dengan memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Selain itu, Prabowo akan mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah. ”Upaya ini bukan hanya akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian domestik,’’ jelasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini, produk ekspor utama Indonesia ke pasar AS antara lain elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, CPO, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut lain.
”Pemerintah segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya tadi malam.
Dia melanjutkan, pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca-pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia, pemerintah Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Sejak awal tahun ini, lanjut Airlangga, Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.
Menurutnya, Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS. ”Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” jelasnya. (far/dee/lyn/bil/oni)
Editor : Hanif