PONTIANAK POST - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai respons Indonesia atas kebijakan tarif resiprokal (Reciprocal Tariff) Amerika Serikat (AS) sudah baik.
Fadhil menjelaskan, Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang sifatnya umum dan normatif yang menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu dampak daripada kebijakan AS ini. Kemudian, pemerintah Indonesia juga siap melakukan dialog bahkan akan mengirimkan tim ke Amerika untuk berunding atau melakukan negosiasi.
“Saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu, tidak mengambil suatu kebijakan yang bersifat retaliasi, tapi menganalisis dulu dengan mendalam, kemudian juga melakukan dialog. Saya kira ini suatu yang baik untuk dilakukan,” kata dia dalam Diskusi Publik “Waspada Genderang Perang Dagang” yang diadakan oleh Indef di Jakarta, Jumat (4/4).
Berdasarkan pernyataan pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indonesia akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS.
Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative. Di sisi lain, Indonesia disebut harus mengurangi ketergantungan terhadap Amerika sebagai respon atas kebijakan tarif resiprokal AS.
Pertama, melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor ke negara-negara lain yang selama ini memiliki hubungan baik dan terbuka dengan Indonesia, serta menggunakan berbagai forum multilateral untuk bisa memaksimalkan hubungan dagang Tanah Air dengan negara-negara tersebut.
Kedua, menjaga ketahanan ekonomi domestik dengan memitigasi dampak yang ditimbulkan dari kemungkinan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah.
Menurutnya, sebenarnya depresiasi rupiah akhir-akhir ini juga disebabkan faktor yang sifatnya internal, (yakni) kekhawatiran pasar ataupun publik terhadap berbagai agenda ekonomi dalam negeri. Agenda tersebut misalnya terkait dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), Danantara, dan Koperasi Merah Putih yang dikhawatirkan memberatkan dari sisi pembiayaan fiskal sehingga meningkatkan defisit.
“Kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu harus ditangkap oleh pemerintah dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai program-program tersebut agar bisa meyakinkan publik dan pasar bahwa secara fiskalnya bisa tetap sustain, artinya bisa membiayai itu dengan baik,” ucap Fadhil.
Terakhir, dia merasa Indonesia dapat melakukan targeted retaliation atas kebijakan tarif resiprokal AS. Misalnya, memberikan tarif tambahan terhadap beberapa produk Amerika seperti kedelai yang menjadi komoditas impor terbesar Indonesia dari Negeri Paman Sam.
“Kedelai ini agriculture product yang sangat penting bagi ekspor Amerika dan juga sensitif karena menyangkut kehidupan petani yang memiliki suatu lobby politik yang kuat di Amerika. Jadi, kalau misalnya mereka terganggu ekspornya itu, mungkin jika kita mengenakan tarif tambahan seperti halnya mereka, mungkin akan lebih diperhatikan oleh pemerintah Amerika,” jelasnya.(ant)
Editor : Miftahul Khair