PONTIANAK POST - Pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat dapat rampung pada Juli 2025. Saat ini, waktu penyelesaian yang tersisa kurang dari tiga bulan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa proyek tahap pertama ditujukan untuk membangun 65 hingga 100 Sekolah Rakyat, dengan target penyelesaian pada Juli tahun ini. Jumlah tersebut dapat bertambah tergantung kebutuhan.
“Saya mengejar selesai Juli ini,” paparnya Minggu (12/5).
Pembangunan saat ini direncanakan akan dilakukan oleh BUMN karya. Namun, DPR mengusulkan agar pelaksanaan tidak hanya dikerjakan oleh BUMN.
“Kami ikut saja, menunggu peraturan presiden (perpres). Kami manut saja,” terangnya.
Kementerian PUPR menekankan fokus penyelesaian proyek tahap pertama, yang saat ini lebih banyak berupa renovasi bangunan sekolah. “Sifatnya renovasi ini,” tuturnya.
Pada tahap kedua, pembangunan akan dilakukan secara menyeluruh dari awal. Kendala utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan.
“Lahan yang dibutuhkan itu lebih dari 6 hektare,” terangnya.
Luas lahan minimal 6 hektare ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar Sekolah Rakyat menampung setidaknya seribu siswa dan memiliki fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola.
“Kalau lahannya cuma 5 hektare hingga 5,5 hektare, ya lapangan bolanya kecil. Kalau sampai 8 hektare, ya lapangan bolanya full,” urai Dody.
Total anggaran untuk program Sekolah Rakyat mencapai sekitar Rp 25,8 triliun, dengan estimasi biaya pembangunan per unit sebesar Rp 150 miliar. Sayangnya, masih ada kepala daerah yang menolak proyek ini karena daerahnya tidak termasuk dalam kategori desil 1 atau desil 2—pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Memang yang diutamakan itu daerah desil 1 dan desil 2, makanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial,” paparnya.
Dody menekankan bahwa Presiden Prabowo ingin menjadikan proyek ini sebagai stimulan ekonomi di wilayah tertinggal.
“Cuma yang di kepala saya ini kan sebenarnya kayak kail gitu. Kail yang diberikan Pak Prabowo agar ekonomi itu bergerak di tempat-tempat kemiskinan itu. Setiap sekolah seribu murid. Tiap hari makan, pasti beli beras, beli sayur. Kan itu semua dari lokal. Itu kan ada ekonomi yang bergulir di situ,” urainya.
Selain peran Kementerian PUPR, ia juga mendorong keterlibatan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk turut membangun Sekolah Rakyat. “Ini yang sedang dipertimbangkan,” paparnya. (mif)
Editor : Miftahul Khair