PONTIANAK POST – Tensi akibat perang tarif antara AS dan Tiongkok tengah mereda buntut kesepakatan dua raksasa ekonomi dunia itu untuk memangkas tarif hingga 115 persen. Momentum ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok global.
”Dengan berkurangnya tekanan harga dari gangguan pasokan dan melonjaknya biaya produksi akibat tarif, dunia usaha Indonesia berpotensi mendapatkan akses yang lebih kompetitif ke pasar global,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Syafruddin Karimi, kemarin (13/5).
Kesepakatan AS dan Tiongkok, termasuk menunda kebijakan tarif sampai 90 hari, lanjut Syafruddin, memberi sinyal bahwa pendekatan diplomatik masih memiliki ruang dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Tiongkok yang awalnya enggan memulai pembicaraan akhirnya melunak menjadi lebih fleksibel. Sebab, ada kekhawatiran atas dampak ekonomi di negara tersebut terhadap potensi kehilangan 16 juta pekerjaan buntut terhentinya perdagangan dengan AS.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga menunjukkan tanda-tanda pelunakan. Dia menyebut tarif 80 persen sebagai ”angka yang masuk akal”, jauh di bawah 145 persen yang sudah diberlakukan. Hal itu menunjukkan bahwa tekanan politik dan volatilitas pasar dapat mendorong kompromi bahkan dalam strategi yang sebelumnya sangat konfrontatif.
Baca Juga: Astra Motor Kalbar Gelar Kompetisi Safety Riding 2025, Cetak Duta Keselamatan Berkendara
Jangan Tunggu Krisis
Jika ekonomi sekuat AS dan Tiongkok saja akhirnya mundur dari perang dagang karena mahalnya biaya, pengangguran naik, inflasi melonjak, bisnis terpukul, bagaimana dengan Indonesia yang skala ekonominya lebih kecil daripada dua raksasa itu?
’’Indonesia harus belajar. Ketergantungan pada ekspor tidak cukup. Kita butuh pasar domestik yang kuat, industri lokal yang tangguh, dan kebijakan yang mandiri. Jangan tunggu krisis berikutnya memaksa kita berubah,’’ ujar Syafruddin.
Dia melanjutkan, perang dagang Trump vs Jinping adalah lonceng peringatan keras bagi model pertumbuhan berbasis ekspor (export-led growth) yang selama ini dianggap jalur utama pembangunan. ’’Ketika dua raksasa ekonomi saja goyah menghadapi proteksionisme, negara berkembang harus mulai mempertimbangkan ulang strategi mereka. Ketahanan ekonomi tak bisa hanya bergantung pada pasar global. Perlu diversifikasi, inovasi domestik, dan kekuatan pasar dalam negeri,’’ jelasnya.
Pecah Kebuntuan
Senada, analis pasar modal Hans Kwee menyebutkan, kesepakatan AS-Tiongkok setidaknya berhasil memecah kebuntuan perang dagang yang selama ini menekan pertumbuhan ekonomi global. ”Jadi, minimal memecah kebuntuan, menghindari AS dari risiko resesi yang tinggi karena stok barang-barang mulai habis. Dengan adanya tarif baru ini, barang-barang akan kembali masuk ke AS,” terangnya, kemarin (13/5).
Hans menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I hanya 4,87 persen. Salah satu faktornya adalah pelambatan permintaan dari Tiongkok. Begitu juga dengan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesiakita yang turun di bawah 50, tepatnya 46,7 pada April 2025. ”Ini karena perang dagang membuat permintaan dari Tiongkok menurun,” imbuh dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti itu.
Meski demikian, Hans memberi catatan penting terkait dampak kesepakatan tersebut bagi pasar keuangan domestik. Meski sentimen jangka pendek mungkin positif dan dapat mendorong penguatan IHSG serta rupiah, tren ini dinilai belum tentu berkelanjutan. Sebab, sentimennya positif bagi AS.
”Tadinya orang jualan aset AS pindah ke emerging market, termasuk ke Indonesia, ke rupiah. Nah, kalau mereka deal dagangnya, nanti dananya kembali ke AS lagi. Mungkin ya beberapa hari positif, setelah itu melihat lagi dinamikanya,” bebernya. (dee/han/ttg)
Editor : Hanif