PONTIANAK POST – Dua bulan lagi sekolah rakyat akan diluncurkan secara nasional. Namun, masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum bersedia mengikuti program tersebut. Karena itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo kembali meminta setiap kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, segera mengajukan proposal untuk mengikuti program sekolah rakyat.
Dody mengaku mendengar sejumlah bupati dan wali kota yang menolak program sekolah rakyat dengan alasan bermacam-macam. ”Saya sedih karena beberapa bupati dan wali kota menolak program sekolah rakyat,” ujar Dody.
Menurut dia, salah satu alasan penolakan adalah pembangunan sekolah rakyat diutamakan di daerah desil 1 dan 2. Desil adalah metode untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 dan 2 menunjukkan tingkat kesejahteraan yang rendah. Sekolah rakyat memang sekolah gratis dengan konsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Keluarga tersebut harus masuk desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). ”Bupati dan wali kota itu menolak karena alasannya tidak ada daerah desil 1 dan desil 2,” paparnya.
Karena itu, lanjut Dody, perlu ada sosialisasi secara masif kepada para bupati dan wali kota. Status kesejahteraan warga juga perlu dikomunikasikan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Alasan lain yang membuat beberapa kepala daerah belum setuju adalah ketersediaan lahan. Banyak pemda yang tidak memiliki lahan luas untuk sekolah rakyat. Semula, pemerintah memang mensyaratkan ketersediaan lahan seluas delapan hektare. Namun, Dody memahami bahwa cukup sulit mencari lahan seluas delapan hektare di daerah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya.
”Kebanyakan kurang dari lima hektare, di Surabaya malah hanya tiga hektare. Itulah kenapa belum kami kerjakan,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa lahan tersebut tidak harus seluas 8 hektare. Luas 5 hektare pun cukup untuk sekolah rakyat.
Dody mengingatkan, program sekolah rakyat ini seperti kail yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan menggerakkan perekonomian di daerah desil 1 dan 2. ”Ada seribu murid, setiap hari makan. Beras, sayur, dan lauk semua dari lokal kan,” ujarnya. Karena itu, jika peluang sebaik ini disia-siakan bupati dan wali kota, tentunya menyedihkan.
”Saya pahamlah sulit mencari tempat, tapi seharusnya bisa. Upayakan maksimal mendapat tempat yang luas, 8 hektare itu karena untuk seribu murid dan membuat lapangan sepak bola. Targetnya muncul bibit-bibit pesepak bola yang berprestasi,” paparnya.
Dalam pertemuan bersama Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kantor Kementerian PU, Kamis (15/5) lalu, Menteri Dody juga mendorong semua pemda, termasuk Kabupaten Kuningan, segera mengajukan proposal program sekolah rakyat dan menyiapkan lahan yang dibutuhkan. ”Kementerian PU siap mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di daerah, termasuk untuk program sekolah rakyat di Kabupaten Kuningan. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.
Terpisah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan siap mendukung dan menyukseskan program sekolah rakyat. Di antaranya melalui penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang profesional serta berdedikasi.
Komitmen itu disampaikan Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto. Dia menyatakan, BKN memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan guru dan tenaga pendidik yang profesional. Hal itu sesuai dengan instruksi presiden dalam Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. ”BKN bersama Kementerian PAN-RB siap memberikan dukungan penuh,” tegas Haryomo.
BKN juga mengajukan sejumlah solusi inovatif untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru. Antara lain, penugasan ASN lintas daerah, optimalisasi PPPK penuh waktu, serta penempatan lulusan PPG yang siap bertugas di seluruh wilayah Indonesia. ”Kami yakin dengan langkah-langkah strategis ini, program sekolah rakyat akan berjalan lancar dengan dukungan tenaga pendidik terbaik,” ujar Haryomo.
Sebagai informasi, sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan, melalui perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing global. (idr/wan/oni)
Editor : Hanif