PONTIANAK POST - Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol), baik roda dua maupun roda empat, dari berbagai daerah di Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi secara nasional pada Selasa, 20 Mei 2025.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi daring.
"Aplikator telah secara konsisten melanggar Kepmenhub KP No. 1001/2022 yang membatasi potongan maksimal 20%, namun dalam praktiknya masih memotong hingga 30-50% dari pendapatan driver," tegas Raden dikutip dari Jawapos.com dalam konferensi pers, Kamis (15/5).
Para mitra driver mengangkat tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut. Isu yang diangkat mencakup penyesuaian tarif, penghapusan program tertentu yang dinilai merugikan, serta kejelasan perlindungan hukum bagi pengemudi.
- Evaluasi Sistem Tarif
Salah satu pokok protes yang disuarakan adalah tingginya potongan yang dikenakan oleh aplikasi. Banyak pengemudi menilai bahwa imbal hasil yang mereka terima tidak mencerminkan kerja keras dan waktu yang dikeluarkan.
Potongan biaya yang besar membuat pendapatan bersih mereka sangat terbatas, bahkan tidak jarang tidak menutup biaya operasional harian.
Para pengemudi meminta agar potongan aplikasi diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen. Harapannya, penghasilan mitra driver bisa meningkat dan lebih manusiawi.
Situasi umum yang sering mereka alami adalah harus menempuh jarak jauh dengan hasil yang tidak sebanding.
- Penghapusan Program yang Tidak Menguntungkan
Program seperti slot order dan argo goceng juga menjadi sorotan dalam aksi ini. Banyak pengemudi merasa kedua fitur tersebut lebih merugikan daripada menguntungkan.
Slot mewajibkan pengemudi membayar untuk bisa mendapat orderan, namun hasil yang diterima tidak sepadan. Sedangkan argo goceng, yang memberikan tarif rendah kepada pelanggan, dianggap membuat pengemudi dirugikan dan kurang dihargai.
Fitur-fitur ini dinilai menghilangkan insentif yang layak dan justru menekan kesejahteraan pengemudi.
- Perlindungan Hukum untuk Driver Ojol
Tuntutan lainnya adalah kejelasan hukum terkait status pengemudi ojol. Saat ini, posisi mereka secara legal masih abu-abu, membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan.
Contohnya seperti pemotongan sepihak oleh aplikator, hingga kurangnya perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja. Para driver menuntut regulasi yang tegas dan berpihak untuk menjamin hak-hak mereka.
Dengan kerangka hukum yang kuat, pengemudi berharap bisa menjalankan pekerjaan dengan rasa aman dan dihormati sebagai bagian dari tenaga kerja formal. (mif)
Editor : Miftahul Khair