PONTIANAK POST - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku khawatir konflik Iran dan Israel bakal berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Terutama melalui lonjakan harga minyak dunia dan gangguan jalur logistik internasional.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut, sebagai negara pengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Kenaikan harga minyak, lanjut Shinta, efeknya bisa berantai. Tak cuma memicu tekanan inflasi, tetapi juga dapat berdampak pada nilai tukar rupiah serta mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski demikian, Shinta menegaskan bahwa hingga saat ini konflik antara Iran dan Israel belum memicu efek langsung. Sebab, kedua negara tersebut bukan merupakan mitra dagang utama Indonesia. "Volume perdagangan kita dengan Iran, apalagi Israel, sangat minim," urai Shinta di Jakarta, kemarin (16/6).
Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mengingatkan, meski ketegangan Iran versus Israel belum berdampak, risiko tetap ada. “Sebab, Timur Tengah merupakan pusat penting produksi dan distribusi minyak dunia,” katanya.
Menurut dia, skenario terburuk seperti blokade Selat Hormuz atau terganggunya produksi dan distribusi energi dari Iran dan negara sekitarnya bisa memberikan efek domino ke pasar keuangan global. “Indonesia bisa terdampak dalam bentuk tekanan inflasi, perlambatan pemulihan ekonomi, hingga meningkatnya sentimen risk-off di kalangan investor,” katanya.
Berdasarkan laporan surat kabar Turki Hurriyet, harga minyak berpotensi melonjak hingga mencapai harga 130 dolar AS per barel jika Iran memutuskan untuk menutup Selat Hormuz. Teheran disebut sedang mempertimbangkan untuk menutup selat tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel.
Selat Hormuz menangani 20 persen pengiriman minyak global dan 80 persen perdagangan minyak dan gas alam cair (LNG) untuk Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. Kapal-kapal kemudian memasuki Laut Arab dan Samudra Hindia. Kawasan pesisir selat ini merupakan wilayah Iran, sedangkan bagian selatannya milik Oman dan Uni Emirat Arab.
Ketangguhan APBN
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tangguh untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia yang diakibatkan oleh konflik antara Iran dengan Israel.
“Sekarang APBN masih cukup, mudah-mudahan masih bisa menanggung (lonjakan harga minyak dunia),” ucap Bambang Haryadi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin (16/6).
Ia menjelaskan bahwa harga minyak mentah beberapa bulan terakhir masih berada di bawah harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang ditetapkan di APBN.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar ekonomi makro 2025 untuk ICP berada di angka 82 dolar AS per barel. Apabila dibandingkan dengan ICP Mei 2025, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada level 65,29 dolar AS per barel.
Saat ini, lonjakan harga minyak dunia berada di kisaran 72–74 dolar AS per barel, lebih rendah daripada asumsi ICP yang termaktub di APBN 2025 sebesar 82 dolar AS per barel.
“Konflik Iran-Israel pasti berpengaruh (ke APBN), tetapi mudah-mudahan masih di dalam koridor yang ditetapkan,” kata pimpinan Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral itu.
Meskipun demikian, ia mendorong pemerintah untuk lebih gencar menggarap proyek energi baru dan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Salah satunya dengan memaksimalkan kampanye mobil listrik.
Menurut Bambang, mobil listrik merupakan solusi untuk mengurangi beban belanja negara untuk memberikan subsidi pada sektor energi, utamanya bahan bakar minyak.
Siaga 2
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan tak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pasca-serangan Israel ke Iran. Saat ini, setidaknya ada 386 WNI berada di negeri yang beribu kota di Teheran itu, mayoritas tengah studi di Qom.
Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat dalam keterangannya pada Minggu (15/6) mengungkapkan, KBRI Teheran terus menjalin komunikasi dengan para WNI di Iran. Meski belum melakukan evakuasi, ia memastikan bahwa Kemenlu dan KBRI Teheran sudah menyusun rencana kontinjensi. Sebab, sejak Juli 2024 KBRI Teheran telah menetapkan status Siaga 2.(agf/mia/ant/ttg)
Editor : Hanif