PONTIANAK POST - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan dari total subsidi sosial dan bansos pada tahun 2025 yang nilainya lebih dari Rp500 triliun, sebagian ditengarai tidak tepat sasaran. Bahkan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran.
"Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) 43 persen tidak tepat sasaran, bantuan LPG 60 persen tidak tepat sasaran, BBM 82 persen, bahkan listrik lebih dari 50 persen," ucap Mensos.
Untuk itu, ia menegaskan pemerintah terus memperbaiki sasaran penerima bansos dan penyaluran bansos kini tidak dilakukan selain dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kemensos atas arahan Presiden terus berkonsolidasi, baik di dalam maupun di luar, apalagi ada penerima bansos yang sampai 10-15 tahun. Maka dari itu kita terus melakukan ground check," kata Mensos Saifullah Yusuf.
Mensos juga terus mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak menggunakan data selain DTSEN untuk mencegah penggunaan bansos tidak tepat sasaran.
Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2025 tentang DTSEN yang bertujuan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
"Para gubernur, bupati, wali kota, dan pemerintah daerah lainnya, jika akan memberikan bansos dan lain-lainnya, jangan menggunakan data lain selain DTSEN, karena ini sudah sesuai dengan Inpres. Kalau nanti bansos-bansos itu (penyalurannya) tidak sesuai, bisa ada masalah. Maka itu harus kita laksanakan, karena ini sudah sesuai Inpres," ujar Mensos.
Meski DTSEN belum sempurna dan belum sepenuhnya paten, kata dia, tetapi data yang ada di dalamnya terus diperbarui setiap hari, sehingga dapat digunakan sebagai acuan penyaluran bansos yang lebih jelas dan tepat sasaran.(ant)
Editor : Hanif