PONTIANAK POST - Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dirancang untuk memutus mata rantai rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat desa. Sebanyak 80.560 koperasi desa dijadwalkan akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
"Koperasi desa merah putih ini adalah program untuk memutus mata rantai distribusi rentenir, tengkulak, dan juga bagaimana koperasi ini bisa memberikan akses masyarakat desa dalam hal permodalan, dalam hal distribusi barang-barang pokok dan sebagainya," katanya usai Upacara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Gedung Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Sabtu (12/7).
Budi menyampaikan bahwa koperasi desa ini akan dijalankan secara transparan dan modern, dengan menekankan penggunaan sistem digital atau cashless dalam semua transaksi. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koperasi juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung melalui program “Jaga Desa” guna memastikan pengawasan berjalan ketat dan tepat sasaran. Ia optimistis koperasi akan menjadi gerakan bersama, mengingat semangat koperasi adalah partisipatif, gotong royong, dan berbasis komunitas.
Ia menyebut bahwa saat ini lebih dari 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Kopdes Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus), dan lebih dari 77.000 di antaranya telah mengantongi badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Dari ribuan koperasi tersebut, sebanyak 103 koperasi akan dijadikan koperasi percontohan dan ikut diluncurkan secara simbolis oleh Presiden pada tanggal yang sama.
Budi menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan peta jalan Koperasi Desa Merah Putih untuk lima tahun ke depan, mulai dari 2025 hingga 2029. Tahun pertama akan difokuskan pada pembentukan badan hukum koperasi, pembangunan sarana pendukung, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tahun kedua akan difokuskan pada pengembangan usaha koperasi berbasis potensi lokal.
Sementara tahun ketiga difokuskan pada konsolidasi jaringan antar-koperasi serta hilirisasi produk. Tahun keempat, koperasi akan diarahkan untuk menghasilkan produk unggulan yang dapat bersaing di pasar ekspor. Sedangkan pada 2029, koperasi desa ditargetkan menjadi pilar kemandirian ekonomi nasional yang tumbuh dari desa.
Harus Kelola Risiko
Namun, di tengah antusiasme besar atas program ini, muncul suara kehati-hatian dari kalangan akademisi. Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Muhammad Iksan, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam menjalankan program ini. Ia menyarankan agar pendekatan yang diambil lebih mengutamakan eksperimen terbatas dan proyek percontohan, dibanding langsung mengejar target kuantitatif yang sangat ambisius.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (11/7), Iksan menegaskan bahwa pendekatan yang terlalu masif tanpa perencanaan matang bisa menimbulkan risiko kerugian negara. Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu dalam pengelolaan dana desa memperlihatkan potensi penyimpangan yang tinggi. Menurutnya, lebih baik program ini dijalankan secara perlahan tapi solid, daripada terburu-buru dan berisiko gagal. Ia mengkritik pendekatan pemerintah yang cenderung top-down, yang menurutnya tidak sejalan dengan prinsip dasar koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bersifat bottom-up dan otonom, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Iksan menyampaikan kekhawatirannya bahwa koperasi yang dibentuk secara instruksional dari atas justru berisiko tidak mandiri dan mudah dipolitisasi. Ia menilai bahwa dengan target pembentukan koperasi baru dalam jumlah besar serta harapan untuk langsung memperoleh hasil ekonomi, pemerintah justru terlalu mengabaikan realitas dan kesiapan di lapangan. Ia menyoroti pula tantangan besar dalam aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan kelembagaan, apalagi jika melihat tren menurunnya jumlah koperasi unit desa (KUD) pada masa lalu.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu melakukan pendekatan eksperimentatif di beberapa lokasi, memantau implementasi lapangan, dan melakukan koreksi secara bertahap sebelum memaksakan pencapaian target nasional. Menurutnya, semangat membentuk koperasi harus datang dari masyarakat, bukan didorong semata-mata karena target pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Budi Arie membantah bahwa program tahun ini hanya akan fokus pada koperasi percontohan. Ia menegaskan bahwa seluruh Kopdes Merah Putih ditargetkan beroperasi penuh pada Desember 2025. “Enggak. Presiden sudah bilang targetnya akhir tahun ini, Desember 2025, 80 ribu itu semua sudah beroperasi,” ujar Budi Arie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/7).
Berdasarkan data Kemenkop UKM per 2024, terdapat 131.617 koperasi aktif di Indonesia dengan hampir 30 juta anggota. Volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun, yang menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, kontribusi ekonomi desa terhadap PDB baru sekitar 14 persen, menunjukkan masih besarnya ketimpangan antara desa dan kota.
Budi berharap, melalui program koperasi desa Merah Putih, kesenjangan itu bisa mulai ditekan. Ia menyebut koperasi juga dapat menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting di desa, yang hingga kini masih tinggi. Menurutnya, jika koperasi desa bisa berperan sebagai lokomotif ekonomi lokal, maka pemerataan kesejahteraan akan menjadi lebih nyata dan inklusif. (ant)
Editor : Hanif