PONTIANAK POST - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer justru punya pandangan berbeda terkait pengibaran bendera One Piece oleh masyarakat. Menurutnya, alih-alih menjustifikasi tindakan tersebut dengan label perusakan kesakralan Bendera Merah Putih, baiknya dipahami dulu konteks dari fenomena tersebut. Yang mana, anak muda Indonesia itu tumbuh dalam budaya populer yang sarat simbol dan cerita fiksi, salah satunya One Piece.
“Mereka menyukai semangat kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang digambarkan di sana. Karenanya, ketika mereka pakai simbol itu, bukan berarti mereka benci Indonesia. Mereka hanya mencari cara menyampaikan perasaan mereka,” tutur pria yang akrab disapa Noel tersebut.
Dia meyakini bahwa anak muda Indonesia tetap memandang Merah Putih sebagai lambang negara yang sakral dan tidak tergantikan. Aki pengibaran bendera One Piece pun bukan sebagai upaya untuk menyaingi simbol negara, tapi tanda keresahan yang ingin didengar.
“Yang mereka lakukan itu bukan pemberontakan. Mereka hanya ingin didengar. Sama seperti di One Piece, banyak karakter memberontak bukan karena benci, tapi karena kecewa dan ingin perubahan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Noel mengingatkan bahwa tugas negara bukan hanya menegur, tetapi juga mendengar dan merangkul. Lalu apabila nilai persahabatan, keadilan, dan solidaritas hanya ditemukan anak muda dalam cerita fiksi, maka itu pertanda negara perlu bercermin.
“Kalau anak-anak muda merasa nilai-nilai itu tidak ada dalam kehidupan nyata, itu artinya kita harus evaluasi cara kita hadir. Energi mereka jangan dimatikan, tapi diarahkan ke hal positif,” tegasnya.
Karenanya, dia menyoroti cara pandang sebagian pejabat yang langsung menganggap fenomena ini sebagai ancaman. Bahkan, menyebut aksi ini sebagai upaya menuju pemberoktakan. Dia menilai, justru langkah represif seperti itu yang akan memperlebar jarak antara negara dan generasi mudanya.
“Mereka bukan anti-negara. Mereka hormat pada Merah Putih, tapi kecewa pada cara pengurus negara bekerja. Itu wajar. Justru karena cinta itulah mereka ingin perubahan,” paparnya.
Noel pun mengajak semua pihak lebih bijak melihat dinamika generasi muda. Sebab, aksi mereka bukan soal bendera One Piece melawan Merah Putih. Ini aksi anak-anak muda yang mencari tempat di negeri mereka sendiri. “Kalau kita buru-buru memberi stigma, kita akan kehilangan mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, polemik pengibaran bendera One Piece mendapatkan respon dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan. Dia mencermati pengibaran bendera tengkorak berlatar hitam itu dikaitkan dengan protes atau kekecewaan terhadap kinerja pemerintah.
Amirsyah mengatakan perasaan masyarakat seperti itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. "Pemerintah harus mengklarifikasi," kata Amirsyah. Sehingga bisa dipastikan kekecewaan masyarakat itu di sektor apa saja. Dia mengatakan pengibaran bendera One Piece sebagai simbol kekecewaan, harus jadi pengingat pemerintah. Bahwa masyarakat terus menyoroti kinerja mereka. Pemerintah tidak boleh membiarkan protes seperti itu bergulir tanpa ada jawaban.
Kemudian kepada masyarakat, dia mengajak untuk tetap kompak. Baginya, urusan kekurangan pemerintah dalam mengelola negara adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat tentu juga mempunyai tanggung jawab kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kapasitasnya. Begitupun pemerintah juga mempunyai tanggung jawab sendiri.
Amirsyah setuju bahwa aspirasi masyarakat harus disalurkan. Karena dijamin oleh undang-undang. Selama aspirasi itu disalurkan secara benar. Kemudian melalui lembaga yang berwenang. Dia tidak ingin aspirasi kekecewaan itu justru menghina atau meruntuhkan martabat bangsa.
Dia mengatakan bendera Merah Putih tidak tergantikan dengan bendera apapun. Apalagi disejajarkan dengan bendera One Piece. Termasuk bendera-bendera organisasi masyarakat (ormas) lainnya. Dia mengatakan lewat pengibaran bendera anime One Piece itu jangan sampai diniatkan untuk merendahkan bendera Merah Putih. (mia/wan)
Editor : Hanif