PONTIANAK POST - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove yang berperan sebagai benteng alami terhadap perubahan iklim dan abrasi pantai. Ia menilai perlindungan mangrove harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu demi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.
“Ekosistem mangrove adalah salah satu penyerap karbon terbesar dan menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir. Upaya perlindungan dan pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu,” ujar Hanif Faisol saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Jumat (8/8).
Rakornas PPEM ini diinisiasi oleh PT Antam Tbk bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam pelestarian ekosistem mangrove di Indonesia. Acara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, General Manager PT Pelindo Persero, jajaran manajemen PT Antam, serta unsur Forkopimda lainnya.
Kontribusi dunia usaha juga menjadi sorotan dalam acara ini. Departement Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pelindo Persero, Fabrianto Zenny Sulistyo Hari Murti, memaparkan program Carbon Village Pelindo atau Pelindo Lestari yang mencakup penanaman mangrove seluas 835 hektar, pengelolaan 64,6 ton sampah plastik, dan penyelamatan lingkungan seluas 51.492 hektar. Program tersebut juga mengembangkan inisiatif berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).