PONTIANAK POST - Tensi di Pati, Jawa Tengah, diperkirakan masih tinggi setelah demonstrasi besar menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo kemarin (13/8). Karena itu, Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi menegaskan, kalau pihaknya akan menyiagakan pengamanan intensif hingga tiga hari ke depan jika situasi belum terkendali.
Polresta Pati menyiagakan 2.684 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi kemarin. Jaka juga menyampaikan, bahwa pendataan terhadap korban paparan gas air mata masih terus berlangsung. “Sebab, kericuhan terjadi di beberapa titik sekitar Alun-Alun Pati,” katanya sebagaimana dilansir Radar Kudus, Pontianak Post Group.
Demonstrasi kemarin juga diwarnai terbakarnya mobil polisi milik Provos Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dampaknya, kepulan asap tebal membumbung tinggi.
Insiden tersebut bermula ketika aparat keamanan mulai menembakkan gas air mata dalam upaya memukul mundur para demonstran. Namun, bukannya bubar, para demonstran justru kembali berkumpul dan bergerak ke arah sebuah gereja yang terletak di belakang Pendapa Kabupaten Pati.
Di tengah ketegangan, sekelompok massa terlihat mengoyak-oyak mobil polisi yang terparkir di Jalan Dokter Wahidin, menggulingkannya ke tengah jalan, dan kemudian membakarnya. Aparat kepolisian yang berada di lokasi segera berupaya memadamkan api dengan mengerahkan mobil pemadam dan kendaraan water cannon sambil terus menembakkan gas air mata untuk mendorong massa menjauh.
Paripurna Dewan Diawasi Langsung Perwakilan Demonstran
DI dalam gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, 20–30 orang turut mengawasi rapat paripurna. Di luar gedung, ribuan massa terus menggemakan tuntutan agar Bupati Pati Sudewo dimakzulkan.
Sejumlah coretan di dinding gedung DPRD juga menyuarakan tuntutan yang sama. Para legislator Pati akhirnya mengambil keputusan untuk mengajukan hak angket. Hak angket adalah hak legislatif untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas, serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan bahwa pengajuan hak angket telah memenuhi persyaratan formal. “Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita sepakati penjadwalan dan usulan angket, beberapa anggota tadi juga sudah menyampaikan penjelasan,” ujarnya.
Supriyono “Botok”, salah seorang koordinator aksi, sempat menginterupsi di tengah pembahasan. Ia memohon agar ketua dewan melengserkan bupati.
"Kami tidak tahu hukum, tapi mohon ambil sikap tegas, lengserkan bupati arogan," katanya, sebagaimana dilansir Radar Kudus Grup Jawa Pos.
Baca Juga: Wajah Baru Perpustakaan Pontianak Rampung September, Siap Jadi Pusat Literasi
Anggota 15 Orang
Di tengah sorakan pendemo, Ali melanjutkan, setelah usulan hak angket atas kebijakan bupati disepakati, selanjutnya akan dibentuk panitia khusus (pansus).
"Tadi sudah disepakati terbentuknya pansus. Ada 15 orang anggotanya. Harapannya, pansus segera bekerja, menyikapi kondisi. Mudah-mudahan segera reda," papar Ali.
Ketua Fraksi Demokrat Joni Kurnianto mengatakan, fraksinya menyepakati hak angket karena menilai bupati telah melanggar sumpah jabatan. “Menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Selain karena persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Narso dari Fraksi PKS menyebut ada persoalan PHK ratusan tenaga honorer di RSUD RAA Soewondo Pati. “Kami mengusulkan hak angket untuk beberapa kebijakan Bupati Sudewo,” katanya. (adr/ttg)
Editor : Hanif