PONTIANAK POST - Tahun ini, BRI dipercaya menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 25.000 unit, meningkat 7.300 unit dari kuota sebelumnya yang berjumlah 17.700 unit. Penambahan kuota tersebut menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah pemerintah, yang ditujukan untuk menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagai mitra strategis pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperluas akses kepemilikan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP Tapera, BRI resmi mendapat mandat tambahan penyaluran KPR FLPP untuk tahun 2025.
Komitmen ini dikukuhkan lewat Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal 1.000 Nasabah KPR Subsidi yang digelar di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Acara dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Untuk mempercepat realisasi program, akad dilakukan serentak oleh 1.000 MBR di 75 kantor cabang BRI di seluruh Indonesia, bersama notaris dan pengembang perumahan subsidi yang menjadi mitra BRI.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan, melalui penandatanganan MoU dan akad massal ini, backlog kepemilikan rumah diharapkan menurun sehingga semakin banyak masyarakat dapat hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.
“Kami akan terus mendorong ekspansi program ini agar penyaluran bisa optimal sehingga lebih banyak masyarakat berkesempatan memiliki hunian. Namun prinsip kehati-hatian tetap kami terapkan dalam setiap prosesnya agar bisnis tetap tumbuh sehat,” jelasnya.
Saat ini BRI menjadi salah satu penyalur KPRS terbesar, dengan mayoritas pembiayaan berasal dari program FLPP. Hingga Juni 2025, KPRS BRI telah disalurkan kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding Rp13,79 triliun, di mana 97% di antaranya merupakan FLPP dengan kualitas kredit yang terjaga.
“Ini menunjukkan tata kelola kami berjalan baik, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah, hanya 1,1%. Jadi aman,” tambah Hery.
Menteri PKP Maruarar Sirait pada kesempatan itu menegaskan, sektor perumahan memberi multiplier effect besar terhadap banyak subsektor ekonomi.
“Perumahan akan menggerakkan banyak industri. Ada developer, kontraktor, serta permintaan yang tumbuh. Karena itu saya minta dukungan penuh dari BRI agar kita bisa mencatat sejarah untuk Indonesia yang lebih adil dan lebih baik,” ujarnya.
Mengacu Data Susenas 2023, backlog kepemilikan rumah nasional masih mencapai 9,9 juta unit. Dari jumlah tersebut, 83,4% berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin.
Adapun FLPP disiapkan pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah melalui BP Tapera, guna menjawab tantangan backlog perumahan nasional.
Skema ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan ketentuan wilayah, serta memberikan akses kepemilikan rumah pertama melalui pembiayaan ringan, suku bunga tetap maksimal 5%, dan tenor kredit hingga 20 tahun. (mse)
Editor : Hanif