PONTIANAK POST – Aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, berlangsung ricuh kemarin (25/8). Lemparan batu terlihat melayang ke arah polisi bersenjata tameng. Tak berapa lama, terdengar suara tembakan gas air mata. Para demonstran semburat. Formasi mereka terpecah.
Aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat itu dipicu oleh kenaikan tunjangan anggota DPR. Yang paling mencolok adalah tunjangan perumahan yang dipatok sebesar Rp 50 juta per bulan. Massa ingin mempertanyakan alasan dewan mendapat tunjangan tersebut.
''Mereka tidak punya hati. Di saat kondisi ekonomi rakyat terpuruk, mereka malah joget-joget dan menerima kenaikan tunjangan,'' ujar El, salah seorang mahasiswa.
Dia juga menagih janji Ketua DPR Puan Maharani yang mempersilakan mahasiswa berunjukrasa. ''Kenyataannya, hari ini kami dibenturkan dengan kepolisian,'' katanya.
Massa awalnya berkumpul di depan gedung parlemen sekitar pukul 11.00. Makin siang, suasana makin panas. Sebab, belum ada pimpinan dewan yang menemui pengunjuk rasa. Selain menggunakan gas air mata, polisi juga menggunakan water cannon untuk menghalau massa.
Polisi berhasil memukul mundur demonstran di depan gedung dewan. Meski demikian, massa tidak menyerah. Sebagian pindah ke kawasan Gerbang Pancasila di belakang gedung dewan. Satu motor dibakar. Pos keamanan DPR dirusak. Beton separator busway dihancurkan. Serpihan beton itu lantas dipakai untuk melempari polisi. Meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespos Ade Ary Syam Indradi menyebut bahwa pelaku bukan mahasiswa. Dia menyebut pelaku dengan istilah pihak luar.
''Anda lihat sendiri kan. Ada pihak luar yang sengaja memanfaatkan situasi ini. Mereka membakar motor dan merusak fasilitas umum,'' kata Kombespos Ade Ary kemarin. Hingga pukul 16.00 kemarin, aksi unjuk rasa belum berakhir.
Wakil Ketua DPR Janji Instropeksi
Wakil Ketua DPR meminta massa menyampaikan aspirasi dengan tertib. ''Kami menghormati hak berserikat dan berkumpul adik-adik mahasiswa,'' katanya. Dia juga berjanji, aspirasi para mahasiswa akan menjadi bahan instropeksi. ''Kami akan terima aspirasi itu dengan baik. Akan kami jadikan bahan instropeksi. Tapi, silakan menyampaikan aspirasi dengan tertib,'' ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR Sigit Purnomo Syamsudin Said atau yang dikenal sebagai Pasha Ungu menegaskan, tunjangan perumahan untuk anggota DPR telah melalui perhitungan yang matang.
Baca Juga: Dari Desa, UMKM Lokal Silele Bersinar di Kalimantan Barat
Dia menjelaskan, tidak semua anggota DPR berasal dari Jakarta. Banyak yang berasal dari daerah yang memerlukan biaya operasional besar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. “Ada yang dari Papua, Aceh, pelosok NTT. Ada yang dari Sulawesi Utara yang untuk ke sini cukup jauh dan biaya juga cukup besar,” tuturnya. Menurut Pasha, kebijakan penyesuaian tunjangan ini dirancang agar kebutuhan dasar dan dukungan kerja anggota dewan dapat terpenuhi secara adil.
Menanggapi kritik publik yang menyebut kebijakan ini sebagai pemborosan atau bentuk pengabaian terhadap kondisi ekonomi rakyat, Pasha menilai bahwa hal tersebut sebaiknya dibahas secara objektif dalam forum yang tepat. “Bahwa kemudian ada masyarakat yang menganggap kok seolah-olah berlebihan misalnya, kok seolah-olah ini buang-buang uang rakyat, misalnya, ya ini kan kita tidak bisa bicarakan di meja yang bebas,” ujarnya. (lyn/oni)
Editor : Hanif