PONTIANAK POST - Politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut mereka yang meminta pembubaran DPR sebagai "orang tolol sedunia". Kawan separtainya, Nafa Urbach, menjadi sorotan setelah membela tunjangan perumahan Rp 50 juta bagi legislator dan mengeluhkan kemacetan.
Dua politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) yang juga sekjen partai dan Surya Utama (Uya Kuya) sama-sama merilis video yang memicu kontroversi. Video mereka diunggah setelah keduanya dikritik keras karena berjoget di sela Sidang Tahunan MPR.
Sementara itu, politikus Golkar Adies Kadir juga memicu polemik setelah pernyataannya tentang tunjangan rumah. Kemarin (30/9), seturut ungkapan lama “mulutmu harimaumu”, kelimanya “diterkam” omongan mereka sendiri. Mereka dinonaktifkan oleh partai masing-masing.
Dosen Komunikasi Politik FISIP Universitas Brawijaya Malang Verdy Firmantoro menilai, komunikasi publik sejumlah politisi Indonesia menunjukkan kelemahan dalam membaca sentimen masyarakat. Awalnya mengejek aksi massa, lalu berbalik meminta maaf setelah mendapat tekanan publik.
“Ini bentuk message misalignment, pesan elite politik tidak selaras dengan harapan dan sensitivitas publik. Di era digital, publik memiliki daya tekan luar biasa lewat media sosial dan aksi langsung,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.
Verdy menegaskan, kesalahan komunikasi bukan sekadar soal etika. Tapi, juga krisis legitimasi karena publik mampu melakukan tekanan balik dengan mobilitas digital dan aksi massa.
Menurutnya, perubahan sikap dari meremehkan menjadi meminta maaf hanya menunjukkan strategi komunikasi defensif. “Langkah reaktif seperti ini justru mengindikasikan lemahnya kapasitas membaca sentimen publik. Elite politik perlu membangun public empathy literacy atau kemampuan membaca psikologi publik agar tidak sekadar merespons ketika posisi politik terancam,” katanya.
Aspirasi Masyarakat
Dalam siaran persnya kemarin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh menonaktifkan Nafa dan Sahroni per hari ini (1/9). “Aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai Nasdem,” katanya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi juga mengumumkan kalau per hari ini keduanya sudah bukan anggota DPR dari PAN. “PAN mengimbau masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan memercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.
Terpisah, Sekjen Golkar Sarmuji menjelaskan, keputusan terkait Adies yang juga wakil ketua DPR itu diambil setelah mencermati dinamika sosial dan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir. “DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Sarmuji.
Kuat secara Kultural
Verdy juga menyinggung langkah Gubernur DI Jogjakarta Sultan Hamengkubuwono X yang turun menemui massa di Polda Jogja tanpa pengawalan. Ia menilai, tindakan itu sebagai simbol kepemimpinan yang kuat secara kultural.
Tindakan turun tanpa pengawalan, menurutnya, memperlihatkan solidaritas performatif dan membangun kepercayaan emosional. “Pemerintah pusat dapat mengambil inspirasi ini, tentu dengan manajemen risiko yang matang. Kehadiran pemimpin di tengah rakyat bukan sekadar pencitraan, tapi pesan bahwa negara hadir dan mendengar,” katanya.
Verdy juga menyebut pentingnya komunikasi empatik dan transparansi penegakan hukum. Jika tidak, akan berisiko memicu delegitimasi aparat di mata publik dan memicu spiral of distrust atau ketidakpercayaan.
“Jika diksi keras ini dipadukan dengan narasi perlindungan warga, publik bisa menilai ini sebagai penjamin ketertiban, bukan ancaman,” katanya. (lyn/ttg)
Editor : Hanif