PONTIANAK POST - Efisiensi penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan melibatkan mitra menjadi perhatian Wali Kota Pontianak. Hal itu dikatakannya ketika berada di banyak forum. Diharap instruksi tersebut juga dibuktikan dengan nyata, tidak hanya perkataan semata.
Pembuktian pernyataan Wali Kota Pontianak bakal dilihat dalam waktu dekat. Biasanya Pemerintah Kota Pontianak bakal berbondong-bondong datang di kegiatan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang tuan rumahnya tahun ini Kabupaten Kapuas Hulu.
Ungkapan efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas oleh Wali Kota Pontianak pastinya menjadi rambu, dan lampu kuning bagi setiap ASN yang diturunkan untuk pergi di kegiatan dengan menggunakan anggaran daerah. Harapannya tupoksi kerja para ASN dan mitra yang bakal ditugaskan di sana, harus betul-betul mencerminkan kerja ketika melakukan dinas luar. Bukan ajang jalan-jalan seperti kebanyakan temuannya. Kemudian di-publish di media sosial masing-masing pejabat daerah dengan tidak mengedepankan isi dan esensi dari kegiatan.
Sama dengan pernyataan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang menekankan jika penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dapat di efisiensi. Artinya, pernyataan tersebut menekankan jika Pemkot Pontianak bakal betul-betul menyaring setiap ASN yang bakal ditugaskan.
Termasuk untuk ASN yang bakal pergi ke Kapuas Hulu menghadiri kegiatan MTQ dalam waktu dekat di Kapuas Hulu. Apakah pernyataan Edi betul akan tegak lurus. Atau justru pernyataan itu cuma pernyataan menenangkan untuk menghindari gejolak.
“Di tengah kondisi seperti ini, sudah semestinya pemerintah daerah turut peka dengan keadaan masyarakatnya. Kami cari uang semakin susah, asal buat makan saja sekarang sudah bersyukur,” ujar salah satu warga Pontianak, Wahyu.
Pernyataan Wali Kota Pontianak untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas, disikapinya positif. Menurutnya, itu menjadi bentuk keberpihakan pemerintah dengan kondisi masyarakat saat ini. Menurutnya dengan kondisi sekarang pejabat tak perlu membawa banyak orang untuk menghadiri satu kegiatan. Apalagi jika pergi sampai membawa rombongan kepala OPD.
“Ini fungsinya apa?, kalau hanya jadi ajang pencitraan di medsos lebih baik alokasi anggarannya dialihkan buat kegiatan yang mengena ke masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat, kata dia, tak perlu melihat pencitraan pejabat. Masyarakat hanya minta, program-program yang direncanakan betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat. Seperti pergi dengan membawa banyak ajudan tenaga keamanan dan para mitra, rasanya kata dia, tidak ada urgensinya untuk kemajuan kota ini. Persoalan di Pontianak ini banyak. Lebih baik fokus di Pontianak. Termasuk kepala OPD, sebab persoalan di setiap bidang itu banyak.
“Kita lihat saja, pernyataan Wali Kota. Mudah-mudahan benar,” harapnya.
Sebelumnya Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan untuk kegiatan perjalanan dinas yang sifatnya tidak mendesak dimintanya untuk ditekan. Penekanan pengurangan anggaran perjalanan dinas bagi ASN menjadi perhatian Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat menghadiri kegiatan penyusunan RKA SKPD 2026.
Penyebabnya banyak kritikan tajam kepada Pemkot Pontianak oleh berbagai unsur pihak dan masyarakat beberapa waktu lalu, akibat pemkot banyak memboyong pejabat, staf hingga mitra dengan penggunaan dana daerah buat menghadiri event nasional sehingga jadi perhatiannya.
Ia mengingatkan agar program lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Kegiatan perjalanan dinas yang tidak mendesak diminta untuk ditekan, apalagi saat ini era digitalisasi sangat memudahkan koordinasi tanpa harus sering bepergian.(iza)
Editor : Hanif