PONTIANAK POST - Kondisi Bali berangsur-angsur pulih setelah diterjang banjir. Sejak dua hari lalu, sebagian warga mulai membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Kemarin aksi bersih-bersih secara resmi diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kemarin (14/9) mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, dan ASN untuk bersih-bersih di Pasar Badung, Kumbasari, dan sekitar lokasi banjir bandang. Aksi itu diikuti oleh sekitar 1.100 orang.
Pantauan Radar Bali Grup Jawa Pos kemarin pagi, sampah sisa banjir terlihat berserakan di sekitar Pasar Badung. Beberapa mobil terendam lumpur. Satu persatu sampah dan timbunan lumpur itu dibersihkan. Mereka berjibaku dan bekerja sama membersihkan pasar terbesar di Bali itu.
Hanif tampak didampingi Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan Gubernur Bali Wayan Koster. Hanif mengatakan, perkiraan sampah dari banjir sekitar 210 ton. Hingga kemarin, baru sekitar 84 ton sampah yang telah diangkut. Sampah-sampah itu dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.
"Perlu kerja keras semua, untuk itu maka kami menyampaikan ke Pak Gubernur untuk membawa sampah-sampah tersebut ke TPA Suwung karena ini merupakan sampah spesifik, keadaan darurat dari bencana alam, harus diperlakukan dengan benar," paparnya. Hanif memberikan waktu sebulan untuk membersihkan sisa sampah.
Koster juga diminta memperhatikan kondisi alam Bali yang tidak mampu menampung curah hujan. Penyebab banjir bukan semata-mata karena intensitas hujan tinggi. Tapi, ada faktor berkurangnya tutupan hutan di daerah hulu. Dia meminta disediakan lahan 14 hektare untuk penampungan air. "Mudah-mudahan bisa segera mengembalikan kemampuan alam Bali dalam menyikapi perubahan iklim cukup dramatis," imbuh politikus PAN itu.
Hanif menyebut, alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan di Bali telah masif sejak 10 tahun lalu. Akibatnya, area tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) Ayung kini tinggal 3 persen.
Menurut Hanif, sebagian besar area hutan di Bali telah beralih fungsi menjadi area pemukiman. Hanya sedikit yang berubah menjadi lahan pertanian. Dia menyebut DAS Ayung dan area di bawahnya seluas 49.500 hektare. Dari luasan area itu, hanya 1.500 hektare atau 3 persen yang ditanami pepohonan. Padahal, seharusnya minimal 30 persen.
Hanif meminta Gubernur serta Bupati dan Wali Kota di Bali menghentikan alih fungsi hutan. ''Segera lakukan moratorium pembangunan. Secepatnya lakukan mitigasi dan reforestasi maupun revegetasi,'' ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menanggapi larangan alih fungsi lahan. Dia menyatakan, aturan itu telah dijalankan tahun ini berdasarkan haluan pembangunan 100 tahun. Mulai tahun ini, katanya, tidak boleh ada lagi alih fungsi lahan produktif untuk menjadi fasilitas komersial. "Mulai tahun ini ya, sudah ada instruksi kepada bupati se- Bali. Dan setelah penanganan banjir ini akan dikumpulkan lagi agar tidak lagi yang mengeluarkan izin," tandas aantan anggota DPR itu. (feb/oni)
Editor : Hanif