PONTIANAK POST - Pakar Komunikasi dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai model komunikasi melalui iklan bioskop kurang efektif. Sebaliknya, berpotensi memicu resistensi dari anak muda. Berikut ini catatan Suko.
Apakah komunikasi lewat iklan wajib di bioskop cukup efektif di masa kini?
Pendekatan komunikasi model "wajib tayang" seperti ini jelas merupakan warisan komunikasi otoriter, di mana negara memonopoli ruang dan narasi. Dalam konteks sosiologis, ini adalah bentuk hegemoni simbolik, di mana negara mencoba mengatur apa yang boleh dan harus dilihat oleh publik.
Kalangan milenial yang notabene mayoritas penonton film di cinema teater adalah kalangan yang hari ini hidup di era post-truth dan hiperrealitas. Secara psikologis, mereka punya kemampuan tinggi untuk mendeteksi intensi tersembunyi di balik pesan, dan cenderung menolak narasi yang dirasa menggurui atau manipulatif.
Saat sebuah pesan masuk ke ruang hiburan — yang secara sosial dianggap netral dan personal — lalu tiba-tiba dipolitisasi, respons alaminya adalah penolakan. Ini bisa menciptakan apa yang disebut resistansi pasif, yakni publik tidak melawan secara frontal, tapi mengabaikan dan bahkan menyabotase pesan itu di ruang digital.
Apakah memang yang disasar khusus anak-anak muda?
Kemungkinan besar, ya. Ada indikasi bahwa kelompok muda yang belakangan mulai aktif menyuarakan kritik melalui aksi jalanan dan media sosial. Kelompok ini dianggap sebagai segmen strategis yang harus "didekati" secara khusus. Dalam logika komunikasi politik, ketika muncul gelombang protes dari kelompok tertentu, maka pendekatannya pun berubah: dari persuasi lunak di media sosial ke pendekatan visual yang lebih masif di ruang publik seperti bioskop.
Apakah strategi komunikasi seperti itu tepat sasaran?
Sebetulnya justru kontraproduktif. Anak muda tidak suka pendekatan yang terlihat panik atau manipulatif. Mereka lebih menghargai kejujuran, transparansi, dan ruang dialog. Jika pemerintah menanggapi kritik dengan visualisasi sepihak, itu bisa terbaca sebagai bentuk defensif, bukan solutif.
Menurut Anda, kenapa cara ini ditempuh?
Saya melihat langkah ini lahir dari kegagapan komunikasi strategis di level pengambil keputusan. Ketika ada krisis kepercayaan, responsnya adalah menampilkan pencitraan visual, bukan membangun komunikasi yang substantif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih melihat komunikasi sebagai alat promosi, bukan sebagai ruang partisipasi.
Kalau mau jujur, ini bentuk kegagalan membaca suasana publik, terutama di era pasca-pandemi dan pasca-Pemilu. Masyarakat — terutama anak muda — sedang kritis, lelah dengan simbolisme, dan menuntut transparansi. Tapi justru yang diberikan adalah narasi satu arah yang tidak memberi ruang bagi mereka untuk berpikir atau bertanya.
Penyebabnya bisa karena dua hal: pertama, struktur komunikasi di lingkaran kekuasaan terlalu elitis, tidak mendengar suara akar rumput; dan kedua, ada warisan pola komunikasi lama — yang masih percaya bahwa pengulangan simbol dan wajah pemimpin bisa menciptakan legitimasi. Padahal, sekarang legitimasi dibangun lewat kinerja yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. (*/oni)
Editor : Hanif