PONTIANAK POST - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut alasan teknis dan kualitas bahan baku sebagai penyebab masih terus terjadinya kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis. Adapun DPR mengkritik penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang hanya mengejar kuantitas tapi menomorduakan kualitas.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sampai dengan pertengahan September, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). JPPI bahkan menduga, jumlah sebenarnya masih lebih besar lagi.
Dalam kurun dua hari saja, 16–17 September, kasus keracunan terjadi di Garut, Jawa Barat; Gunungkidul, Jogjakarta; Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; dan Lamongan, Jawa Timur. Dengan jumlah korban belasan sampai ratusan siswa.
Pertanyaan besarnya dari waktu ke waktu masih sama, mengapa setelah delapan bulan program ini berjalan, kasus keracunan masih saja terjadi di berbagai penjuru? Dalih Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, rata-rata penyebabnya adalah alasan teknis. Terutama jika penyedia MBG-nya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
"Butuh pembiasaan bertahap sebelum melayani dalam jumlah yang besar," katanya, kemarin (19/9).
Dadan juga menyatakan, bahwa kualitas bahan baku kerap menjadi biang keracunan. Dia mencontohkan kasus di Kepulauan Banggai. "SPPG-nya sudah berjalan delapan bulan tapi ganti supplier pemasok ikan," ujarnya.
Ada ratusan pelajar dari berbagai sekolah di berbagai tingkatan yang menjadi korban dugaan keracunan MBG di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kepala SPPG Salakan Banggai Kepulauan Erick Alfa Handika Sangule mengungkapkan, dugaan awal penyebab insiden tersebut berasal dari menu ikan tuna goreng saus.
Sampel makanan pun sudah dipersiapkan untuk diuji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palu. "Faktor penyebab kemungkinan permasalahan tersebut diduga diakibatkan makanan ikan tuna goreng saus," kata Erick.
Data sementara pada 18 September pukul 16.45 Wita, tercatat sebanyak 277 siswa dari SDN Tompudau, SMP Tinangkung, SMA Tinangkung, SMK Tinangkung, dan SD Pembina Salakan terdampak dugaan alergi setelah menyantap menu MBG. Dari jumlah itu, 32 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Trikora. Sementara 245 siswa lainnya telah diperbolehkan pulang, namun tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan.
Atas kejadian ini, lanjut Erick, pihaknya menghentikan sementara distribusi Program MBG di Kabupaten Banggai Kepulauan hingga hasil investigasi tuntas. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah bersama PMI, BPBD, serta Puskesmas Salakan juga menyiapkan fasilitas darurat berupa tenda perawatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi para siswa.
Bau Tak Sedap
Kasus paket MBG basi juga dikeluhkan siswa SMA Negeri 15 Surabaya, persisnya pada Kamis (18/9). Menu sayur disebutkan sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Kepala SMA Negeri 15 Surabaya Johanes Mardijono menyebutkan, ada sekitar 30 persen paket MBG pada Kamis (19/9) lalu dikembalikan siswa. “Ini pekan kedua kami menerima MBG. Hari-hari lain menunya bagus, hanya hari Kamis itu saja yang ada keluhan,” jelas Johanes.
Dia menambahkan, menu yang disajikan kemarin juga dalam kondisi baik. Operasional SPPG Gayungan yang menaungi SMAN 15 Surabaya juga berjalan seperti biasa kemarin.
Pantauan di lapangan, petugas terlihat tetap mengantarkan menu di pagi hari dan melakukan pengambilan nampa makanan di siang hari. Sayur basi pada menu MBG sebenarnya bukan kasus pertama di Surabaya. Pada mula berjalannya program tersebut di Kecamatan Wonocolo, laporan sayur basi juga sempat dilaporkan beberapa sekolah.
Hanya Kejar Kuantitas
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, adanya penerima manfaat MBG yang menunjukkan gejala keracunan menunjukkan lemahnya kontrol mutu. Menurutnya, akar masalah dari kasus-kasus keracunan massal ini tidak bisa dilepaskan dari peran BGN yang lebih fokus mengejar kuantitas dapur demi meningkatkan serapan anggaran.
Anggaran BGN sejumlah Rp 71 triliun baru terserap 18,6 persen. Untuk meningkatkan serapan, Edy menduga BGN terus berupaya meningkatkan jumlah SPPG. “Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” katanya kemarin.
Dia juga menyoroti bahwa SPPG harusnya memiliki akreditasi atau verifikasi dari lembaga di luar BGN untuk memastikan kelayakan dan standar mutu. “Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” ungkapnya.
Setiap SPPG akan menyerap anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan. Hingga 8 September, sudah ada 8.018 SPPG di 509 kabupaten. Masih ada lima kabupaten yang belum terjamah program raksasa ini.
Anggota Komisi IX lainnya Nurhadi menyoroti dugaan 5.000 titik SPPG yang fiktif. Dia meminta agar persoalan itu tak berdampak terhadap pemenuhan gizi.
Data itu dia sampaikan saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN pada Senin lalu (15/9). Temuan ini disebut muncul ketika BGN melakukan pemulihan pada sistemnya.
Hasilnya, ada 5.000 unit dapur MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif. "Angka ini memicu dugaan adanya dapur fiktif, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat," kata Nurhadi. (/ttg)
Editor : Hanif