Dari Dokumen ke Aksi Nyata
Hampir semua provinsi di Indonesia kini sudah memiliki Rencana Aksi FoLU Net Sink 2030. Dokumen-dokumen ini lahir dari kerja panjang akademisi, praktisi, pemerintah, hingga masyarakat sipil. Namun, mari kita jujur: sebagian besar masih berhenti di meja birokrasi. Indah di atas kertas, tapi sulit turun ke lapangan.
Padahal, Indonesia telah berkomitmen di mata dunia. Target FoLU Net Sink 2030 adalah pilar penting bagi pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) dan reputasi Indonesia sebagai pemimpin iklim global. Tetapi tanpa langkah nyata, semua itu berisiko hanya menjadi slogan.
Persoalan Utama: Pendanaan
Fakta yang disampaikan di Lokakarya Foretika di Mataram sungguh jelas. Untuk mencapai target FoLU Net Sink 2030, Indonesia butuh dana sekitar Rp204 triliun hingga tahun 2030. Namun, APBN periode 2020–2024 hanya mampu menutup sekitar Rp19,61 triliun atau kurang dari 10% dari kebutuhan.
Artinya, ada jurang besar yang tidak mungkin dijembatani hanya dengan mengandalkan APBN. Bila tidak ada inovasi pendanaan, target ini nyaris mustahil tercapai.
Belajar dari Bali Financial Platform
Pemerintah sudah mengambil langkah berani lewat Bali Financial Platform untuk mendukung transisi energi. Skema ini mempertemukan berbagai sumber pendanaan — bilateral, multilateral, hingga filantropi — agar program energi bersih bisa berjalan.
Namun, sektor berbasis lahan dan kehutanan belum memiliki platform finansial serupa. Padahal, kontribusi sektor hutan dan lahan terhadap emisi karbon Indonesia sangat besar. Tidak ada transisi energi yang kokoh tanpa keberhasilan transisi berbasis lahan.
Karena itu, sudah saatnya kita mendorong lahirnya Indonesia Land & Forest Financial Platform: sebuah mekanisme finansial inovatif, sederhana, dan aplikatif untuk menopang implementasi FoLU Net Sink 2030.
Hilirisasi Praktik FoLU Net Sink
Hilirisasi yang kita maksud bukan hanya tentang mengolah bahan mentah jadi produk jadi. Hilirisasi FoLU Net Sink adalah transformasi dari dokumen strategi menjadi program nyata yang bisa dirasakan masyarakat di tapak.
Contoh sederhana:
-
Dokumen rencana aksi di tingkat provinsi harus diterjemahkan menjadi program rehabilitasi hutan dan mangrove yang dibiayai dengan skema jelas.
-
Rekomendasi akademisi di kampus harus berubah menjadi aksi masyarakat desa hutan yang menanam dan menjaga pohon.
-
Kebijakan pemerintah pusat harus diterjemahkan ke peraturan daerah dan insentif nyata bagi petani hutan, koperasi, maupun UMKM hijau.
Tanpa hilirisasi, rencana aksi hanya menjadi tumpukan kertas yang menguning di lemari.
Desain Platform Finansial Inovatif
Platform finansial untuk sektor kehutanan harus memenuhi tiga syarat: inovatif, simple, aplikatif.
1. Inovatif
Tidak hanya bergantung pada APBN.
-
Menghubungkan sumber dana dari BUMN, BUMS, BUMD, koperasi, hingga dana internasional.
-
Memanfaatkan instrumen baru seperti green bond, carbon credit trading, dan dana filantropi berbasis iklim.
2. Simple
-
Mudah diakses oleh pemda, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.
-
Tidak rumit dengan birokrasi berlapis.
-
Contoh: skema small grant untuk koperasi desa atau mahasiswa pengelola KHDTK.
-
3. Aplikatif
Langsung bisa digunakan untuk kegiatan nyata:
-
Restorasi gambut,
-
Rehabilitasi mangrove,
-
Agroforestri,
-
Penanaman di lahan kritis,
-
Penguatan KPH dan desa hutan.
Sumber Pendanaan yang Bisa Digalang
-
BUMN: Perhutani, PTPN, PLN, bisa mengalokasikan dana CSR hijau untuk restorasi.
-
BUMS & BUMD: masuk lewat skema green investment dan tanggung jawab sosial perusahaan.
-
Koperasi & UMKM: menjadi saluran distribusi manfaat karbon ke petani dan masyarakat adat.
-
Dana pihak ketiga internasional: GCF, BioCarbon Fund, FCPF, bilateral & multilateral. Semua tetap harus sesuai dengan regulasi Indonesia agar kedaulatan terjaga.
Peran Strategis Perguruan Tinggi & KHDTK
Perguruan tinggi memiliki Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Inilah laboratorium alam yang bisa menjadi arena hilirisasi:
-
Riset jadi aksi: hasil penelitian karbon hutan langsung diuji di lapangan.
-
Talenta karbon hutan: mahasiswa dan peneliti dilatih jadi pengelola MRV (Measurement, Reporting, Verification) yang kredibel.
-
Kolaborasi multipihak: kampus jadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan investor.
-
Pilot project pembiayaan: KHDTK bisa jadi percontohan bagaimana platform finansial bekerja di tingkat tapak.
Pesan untuk Pemimpin
1. Untuk Presiden Prabowo Subianto
“Pak Presiden, energi sudah punya Bali Financial Platform. Kini saatnya sektor hutan dan lahan memiliki Indonesia Land & Forest Financial Platform. Dengan kepemimpinan Bapak, Indonesia bisa tampil di panggung dunia sebagai negara yang tidak hanya berkomitmen, tetapi juga memimpin dalam inovasi pembiayaan iklim. Ini bukan hanya soal karbon, tapi soal masa depan bangsa.”
2. Untuk Gubernur
“Rencana aksi provinsi jangan berhenti di atas meja. Jadikan platform finansial ini sebagai kendaraan nyata agar masyarakat, koperasi, hingga universitas bisa mengakses manfaat. Anda adalah nakhoda yang menentukan apakah FoLU Net Sink 2030 sekadar jargon atau benar-benar dirasakan rakyat.”
3. Untuk Bupati/Wali Kota
“Anda adalah ujung tombak hilirisasi. Tanpa aksi nyata di kabupaten, semua target tak akan tercapai. Pastikan petani, masyarakat adat, dan desa hutan dilibatkan penuh dalam platform ini. Jangan biarkan mereka jadi penonton dalam skema besar penyelamatan iklim.”
Penutup
FoLU Net Sink 2030 adalah komitmen bersejarah Indonesia. Ilmiah, transparan, berbasis data, bisa diuji, dan menjadi dasar kuat bagi kebijakan. Namun, semua itu hanya akan berarti jika diikuti keberanian untuk menghadirkan solusi finansial yang inovatif.
Platform finansial untuk sektor lahan dan hutan bukan hanya instrumen teknokratis, melainkan simbol komitmen bangsa. Dari sinilah kesejahteraan masyarakat hutan bisa tumbuh, sekaligus memastikan Indonesia berdiri di garda depan menghadapi krisis iklim global.
Kini, semua mata tertuju pada para pemimpin: Presiden, gubernur, dan bupati. Apakah kita siap menjadikan rencana ini kenyataan?
Oleh Gusti Hardiansyah – Guru Besar Manajemen Hutan & Perubahan Iklim Universitas Tanjungpura, Ketua ICMI Kalbar
Editor : Hanif