PONTIANAK POST – Butuh berapa anak lagi keracunan sampai pemerintah mau melakukan moratorium atau penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG)? Dalam kasus terbaru di Bandung Barat, Jawa Barat, total tercatat 364 anak menjadi korban, mulai dari pelajar tingkat PAUD hingga SMA/SMK sederajat.
Mereka mengalami gejala keracunan berupa mual, pusing, sesak napas, hingga kejang-kejang. Koalisi Kawal MBG pun mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program andalannya itu.
Mengutip Radar Bandung, Pemkab Bandung Barat pun menetapkan peristiwa di Kecamatan Cipongkor itu sebagai kejadian luar biasa (KLB). “Supaya penanganannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh. Dari data yang saya dapat sampai pagi ini (kemarin pagi, Red), ada total 364 korban yang terdampak. Sekitar 225 yang sudah dipulangkan,” kata Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di sela menemui sejumlah korban kemarin (23/9).
Pihaknya juga akan melakukan investigasi menyeluruh terkait peristiwa tersebut. “Dan khusus untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Cipongkor ini kami tutup dulu untuk kami lakukan investigasi,” katanya.
Kesalahan Sistem
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak Januari hingga September, sedikitnya 6.452 siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut. “Emang B itu bukan bergizi, melainkan beracun,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, dalam konferensi pers Koalisi Kawal MBG di Jakarta kemarin (23/9).
Menurut Ubaid, angka itu sebenarnya bisa jauh lebih besar karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Dia menyebut sejumlah kesalahan sistem MBG, di antaranya mengejar target populisme tanpa memperhatikan kualitas gizi dan pendirian dapur SPPG yang lebih banyak di kota, bukan di wilayah rawan stunting. Selain itu, MBG juga dinilai rawan konflik kepentingan dan korupsi karena tidak transparan serta menggerus anggaran pendidikan.
“Tahun ini ada Rp 171 triliun. Tahun depan, sebagaimana pidato presiden, 30 sampai 44 persen anggaran pendidikan digerogoti MBG, sekitar Rp 200 sampai Rp 300 triliun,” kata Ubaid.
Pada kesempatan yang sama, Divisi Edukasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Eva Nurcahyani menguatkan temuan tersebut. Menurutnya, ICW menemukan banyak masalah sejak pemantauan Januari–April 2025 di sekolah-sekolah Jakarta.
“Dari tagline janji sehat, faktanya banyak keracunan. Banyak keluhan siswa soal makanan yang hambar, porsi kurang, hingga kualitas komposisi,” ujar Eva. (kro/lyn/ttg)
Editor : Hanif