PONTIANAK POST - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat Heri Mustamin, mengatakan bahwa realisasi anggaran untuk sejumlah kegiatan strategis di bidang infrastruktur hingga akhir September 2025 masih belum optimal. Beberapa proyek infrastrkur bahkan baru ada terealisasi sekitar 8 hingga 30 persen dari target.
"Untuk tahun ini (2025), kita perhatikan ada beberapa kegiatan yang realisasinya masih 30 persen. Bahkan ada yang baru 8 persen,” ujar Heri baru-baru ini di Pontianak.
Padahal, kata dia, idealnya pada bulan September ini menjelang triwulan 3 tahun 2025, memang seyogyanya realisasi fisik dan keuangan sudah harus melewati 60 persen dan mencapai target akhir tahun juga maksimal serapannya.
Hal tersebut diketahuinya usai melakukan rapat koordinasi terakhir, misalnya dengan Dinas PUPR maupun dinas PERKIM, yang berkeyakinan bahwa kegiatan-kegiatan fisik di Kalbar bisa tercapai dari target. "Tapi kan kita kan masih sangat memperhatikan harusnya hari ini, sudah di atas 60 persen idealnya," ucapnya.
Heri menjelaskan, faktor lambatnya penyerapan anggaran bisa disebabkan banyak hal, misalnya dari sejumlah faktor struktural dan kebijakan nasional. Salah satunya adalah perubahan kepemimpinan pasca Pilkada serentak 2024, yang membuat Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar baru mulai menjabat optimal awal tahun ini.
“Perencanaan anggaran dilakukan jauh sebelum pilkada. Setelah ada kepala daerah baru, tentu perlu penyesuaian. Proses ini tidak bisa instan. Tentu dilakukan penyesuaian terutama menyangkut visi misi kepala daerah Kalbar yang baru,” jelas politisi dari Partai Golkar Kalbar ini.
Faktor lain yang memperparah kondisi adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur, sudah hampir tidak tersedia sama sekali di APBD 2025. Tak hanya DAK fisik, juga DAK lainnya diprediksi juga tak menyangkut di APBD Kalbar.
"Oleh karena itu, kita (Kalbar) memang banyak persoalan, khususnya di bidang keinfrastrukturan," jelasnya. “Akibatnya, mau tidak mau kita harus mengandalkan APBD, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi kan, realisasi PAD sendiri biasanya baru tinggi di akhir tahun, karena masyarakat cenderung membayar pajak mendekati Desember,” lanjut Ketua Fraksi DPRD Golkar Kalbar ini.
Meski demikian, Heri tetap optimistis target serapan anggaran bisa dicapai, asalkan semua pihak bekerja cepat dan sinergis. Namun, kunci utamanya saat ini adalah percepatan evaluasi APBD Perubahan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DPRD Kalbar sendiri sudah menjalankan proses pengesahannya belum lama ini.
“Kan APBD Perubahan itu sudah disetujui Legislatif-Eksekutuf, tapi masih dievaluasi lagi di Kemendagri. Kita harus dorong di Kemendagri dipercepat, karena terkait pencairan dana yang juga nantinya bersumber dari proyek-proyek fisik yang sedang kita bahas ini,” tegasnya.
Ia pun berharap Pemprov Kalbar dan jajaran dinas teknis seperti Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) untuk intensif berkoordinasi dengan Kemendagri.
“Tanpa evaluasi cepat dari Kemendagri, APBD Perubahan tidak bisa diundangkan, dan tanpa itu, pelaksanaan proyek akan terhambat. Ini bukan soal lambat kerja, tapi soal prosedur yang harus dilewati,” tandas Heri.
Komisi IV DPRD Kalbar berkomitmen terus memantau perkembangan realisasi anggaran, terutama di sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. “Kami harap akhir tahun nanti, progresnya sudah lebih baik. Tapi butuh kerja keras semua pihak,” pungkasnya. (den)
Editor : Hanif