PONTIANAK POST - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi yang menurutnya sudah masuk kategori sangat memprihatinkan dan sistemik. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin (29/9).
“Waktu saya ambil alih pemerintahan, saya makin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih Indonesia bisa bangkit,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, praktik korupsi tidak hanya terjadi secara terang-terangan, tetapi juga dalam bentuk korupsi tersamar. Kegiatan ini seolah legal namun merugikan negara. “Pintarnya orang pintar itu sering pintar nyolong. Ada yang nyolong Rp 2 triliun, ada yang nyolong Rp 3 triliun. Hampir tiap tahun ratusan triliun uang negara hilang,” ujarnya.
Prabowo menegaskan dirinya sudah memanggil Jaksa Agung dan para penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dia menyebut kasus terbesar justru terjadi pada sektor sumber daya alam. Dalam hal ini termasuk tambang ilegal. “Di Bangka Belitung saja ada 1.000 tambang ilegal. Selama ini 80 persen timah diselundupkan tiap tahun. Dengan penertiban, kita bisa selamatkan Rp 22 triliun sampai akhir 2025 dan tahun depan Rp45 triliun dari dua pulau itu saja,” papar Prabowo.
Selain timah, Presiden juga menyinggung praktik serupa di nikel, batu bara, dan bauksit. “Tambang ilegal ditutup atau diambil alih untuk negara. Kalau tidak, kekayaan bangsa ini terus terkeruk dan hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.
Prabowo mengakui langkah ini akan mengusik kepentingan kelompok-kelompok besar yang selama ini diuntungkan. Namun, dia menegaskan tidak akan mundur. “Mereka mungkin sedang menyusun perlawanan. Tapi saya berharap semua partai politik bersama saya melawan ini. UUD jelas menyebut bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.
Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan bahwa rencana Presiden memanggil semua penegak hukum untuk memberantas korupsi sangat bagus. "Artinya Pak Presiden tdk hanya omon omon," tuturnya.
Pernyataan memberantas korupsi itu seirama dengan sikap tegas memanggil semua penegak hukum. "Jadi agar penegak hukum benar-benar melakukan tindakan memberantas korupsi," paparnya.
Problemnya, sampai sekarang belum ada pejabat pemerintahan yang dipecat akibat korupsi. "Kan sangat memperihatikan sesuai pernyataan Pak Presiden," terangnya.
Menurutnya, penegak hukum juga harus bersih untuk mampu memberantas korupsi secara menyeluruh. Tanpa penegak hukum yang bersih, sulit membersihkan para koruptor. "Menyapu lantai dengan sapu kotor ya sulit," tegasnya. (lyn/idr)
Editor : Hanif