PONTIANAK POST - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah sejak Januari 2025 terus menuai sorotan publik.
Alih-alih membawa manfaat besar, program dengan anggaran Rp 71 triliun justru dikaitkan dengan kasus keracunan massal di berbagai daerah.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi alokasi dana MBG di akhir Oktober 2025.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab teknis program ini berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), namun Kemenkeu tetap akan mengawasi jalannya anggaran.
“Tetapi nanti saya akan lihat (program MBG) di akhir Oktober 2025 seperti apa, kalau bisa diserap ya sudah kita nggak ini (pangkas), kalau bagus ya (anggarannya) nambah,” ujar Purbaya saat ditemui di Surabaya, Kamis (2/10). (Dilansir dari Jawa Pos).
Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan akan mengurangi dana BGN pada akhir Desember 2025.
“Kalau nanti ternyata tidak bisa diserap sampai akhir Desember 2025 dengan dana yang ada, ya kita kurangi. Tetapi sekali lagi itu bukan urusan Kemenkeu,” tambahnya.
Awal Mula Program MBG
Program MBG digagas sebagai upaya negara untuk memenuhi gizi anak sekolah dan ibu hamil, dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Setiap porsi makanan dipatok seharga Rp10 ribu.
Sejak peluncurannya, program ini dipuji karena ambisi besar pemerintah dalam mengatasi masalah stunting. Namun, kasus keracunan massal yang terjadi membuat publik mempertanyakan kualitas pengawasan distribusi makanan.
Kronologi Kasus Keracunan
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG mencatat berbagai insiden keracunan. Dari periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, tercatat sebanyak 24 kasus keracunan di sejumlah sekolah.
Namun, angka tersebut melonjak tajam pada bulan Agustus hingga September dengan tambahan 51 kasus baru, sehingga total hingga 1 Oktober 2025 mencapai 6.517 orang yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 45 kasus keracunan massal.
“Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan terlihat jelas. Dari Januari sampai Juli tercatat 24 kasus, sementara Agustus hingga akhir September bertambah 51 kasus. Hingga kini total korban mencapai 6.517 orang,” Ujarnya saat rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta (1/10).
Fakta Terkait Program MBG
Hingga kini, total korban yang dilaporkan akibat keracunan makanan MBG mencapai 6.517 orang, menjadikan program ini sebagai salah satu isu gizi nasional yang paling kontroversial di tahun 2025.
Mayoritas kasus terjadi di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak mencapai 45 kasus keracunan massal, sementara wilayah lain menyumbang sisanya.
Program ini sendiri sepenuhnya dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan anggaran yang sangat besar, yakni Rp71 triliun.
Dana tersebut ditujukan untuk memberi makan gratis kepada 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil dengan standar harga Rp10 ribu per porsi.
Meski sempat digadang-gadang mampu membantu menekan angka stunting, kasus keracunan membuat efektivitas program ini dipertanyakan.
Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa evaluasi anggaran akan dilakukan pada Oktober 2025.
Jika serapan dana berjalan baik, maka alokasi bisa ditambah. Sebaliknya, jika pelaksanaan program justru memburuk hingga akhir tahun, maka Kemenkeu berpotensi memangkas anggaran MBG di tahun berikutnya. (*)
Editor : Miftahul Khair