Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memutuskan tak melantik Baiq Nelly Kusumawati menjadi inspektur, meski kakaknya tersebut meraih nilai administratif tertinggi dalam seleksi terbuka yang diawasi langsung Mahkamah Agung. Bagi Iqbal, posisi tersebut terlalu riskan diisi orang yang terlalu dekat hubungannya.
YUYUN ERMA KUTARI – SANCHIA VANEKA, Mataram
Suara Lalu Muhamad Iqbal mendadak berat. Matanya basah terseret ingatan ketika gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu harus memberi tahu sang kakak Baiq Nelly Kusumawati kalau dia tidak akan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Inspektur Inspektorat NTB.
“Keputusanmu ini sudah bijaksana. Mbak tidak kecewa, justru bangga. Mbak yakin, bapak dan ibu rida atas keputusan ini,” kata Iqbal menirukan Nelly, seperti disampaikan kepada Lombok Post (jaringan Pontianak Post), Jumat (3/10) pekan lalu.
Sang kakak legawa, tapi Iqbal masih belum bisa melupakan betapa beratnya momen tersebut. Sang kakak yang punya rekam jejak teruji sebagai auditor, mengantongi berbagai sertifikasi di bidang audit, dan meraih nilai administratif tertinggi dalam seleksi terbuka dengan tim dari Itjen Kementerian Dalam Negeri sebagai penguji dan diasesmeni langsung perwakilan Mahkamah Agung, tapi tak bisa dia lantik.
Demi sesuatu yang dia yakini baik untuk dirinya, sang kakak, dan terutama sistem pemerintahan yang dia pimpin. Sebab, inspektur bukanlah jabatan biasa. Ia pengawas utama kepala daerah, orang yang harus memiliki jarak, objektivitas, dan keberanian moral untuk mengoreksi setiap kebijakan, termasuk jika itu berasal dari atasannya sendiri.
Lalu bagaimana jika atasan itu adalah adik kandungnya? Bagaimana mungkin seseorang yang telah menjadi ibu pengganti selama puluhan tahun bisa benar-benar objektif ketika melihat adiknya melakukan kekeliruan?
“Beliau kakak kandung saya, tetapi lebih dari itu, sejak ibu kami wafat, beliau menjadi sosok yang mengambil peran sebagai ibu di dalam keluarga kami,” terangnya.
Kalau dia melantik Nelly, tak hanya tudingan nepotisme bakal memanah mereka tetapi juga bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan orang kepada integritas sebuah sistem.
“Saya tahu beliau itu akan protect adiknya sebaik mungkin, itu sudah naluri ibu. Nah, kalau saya melakukan kesalahan, itu akan membuat dia bimbang nanti,” ujar mantan juru bicara Kementerian Luar Negeri tersebut.
Uji Kemampuan Diri
Motivasi Nelly sedari awal mengikuti seleksi terbuka tersebut untuk menguji kapabilitas diri. Sebagai seorang pejabat eselon II, ia ingin mengetes seberapa mampu melewati tantangan agar sampai ke posisi eselon IIA.
“Saya sudah meminta izin kepada Pak Gubernur untuk mengikuti seleksi itu, dengan catatan akan menerima apa pun keputusan yang diambil,” katanya dalam wawancara terpisah.
Iqbal mengizinkan Nelly mengikuti seleksi karena kalau dia melarang, menurutnya, itu justru bentuk diskriminasi. Padahal, dia tahu bagaimana kerasnya determinasi sang kakak yang menghabiskan kariernya di keinspektoratan untuk meningkatkan kemampuan.
Semasa Iqbal masih bertugas di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Nelly kerap memintanya mengenalkannya dengan para auditor berpengalaman. Bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menambah ilmu, jaringan, dan mengembangkan kapasitas diri sebagai auditor.
Seleksinya sendiri, kenang Nelly, berjalan sangat ketat. “Luar biasa bisa diwawancara oleh seorang Irjen dan kemudian asesmennya dari pagi sampai malam itu dari MA,” ceritanya.
Meskipun tidak terpilih, Nelly merasa bersyukur karena mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga. Ia juga bangga karena sang adik bisa mengabaikan kepentingan pribadi demi kepentingan publik.
“Saya bangga dengan sikap profesional Pak Gubernur,” tuturnya.
Menjaga Marwah
Meski banyak menuai pujian, Iqbal sadar ada yang tak setuju dengan keputusannya. Bahwa seharusnya yang mendapat nilai tertinggi dalam sebuah seleksi terbuka mestilah diberi kesempatan mengemban amanah.
Tapi, bagi mantan duta besar untuk Turki itu, posisi inspektur sangat berbeda. Ia bertugas bukan hanya mendampingi, tetapi mengawasi langsung gubernur. Terlalu riskan jika diisi oleh orang yang terlalu dekat hubungannya.
“Kalau posisinya bukan Inspektur, mungkin saya bisa pertimbangkan,” ujar Iqbal.
Karena itu, gubernur yang mulai menjabat sejak 25 Februari 2025 itu menegaskan bahwa keputusan ini bukan tentang siapa dilantik atau tidak dilantik. Bukan sekadar tentang angka dan hasil seleksi, melainkan tentang menjaga marwah pemerintahan, kepercayaan rakyat, dan menghormati amanah orang tua.
“Saya percaya, jika proses tetap dijaga dengan objektif dan transparan, akan selalu lahir keputusan-keputusan terbaik bagi NTB,” katanya. (*/ttg)
Editor : Hanif