PONTIANAK POST – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan tiga kunci utama suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fondasi penting dalam memastikan program tersebut berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
“Kunci pertama adalah alokasi anggaran yang memadai agar program ini benar-benar menjangkau seluruh sasaran. Mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah PAUD sampai SMA, dengan total penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang,” kata Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10).
Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun ditambah dana siaga Rp100 triliun. Dari total itu, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan ke Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini.
Dadan menambahkan, dukungan pemerintah akan meningkat signifikan pada 2026. Total anggaran untuk MBG tahun depan mencapai Rp268 triliun, dengan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun.
“Dengan 82,9 juta penerima manfaat, setiap hari kami menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Angka ini mungkin setara dengan anggaran tahunan kementerian lain, tapi bagi kami di BGN, itu kebutuhan satu hari,” ujarnya.
Kunci kedua, lanjut Dadan, adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah memastikan tenaga pelaksana MBG berasal dari lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. “SPPI identik dengan SPPG. Tidak ada satu pun SPPG yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala satuan,” tegasnya.
Adapun kunci ketiga ialah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung-gedung SPPG. Awalnya seluruh proyek dibiayai APBN, namun karena keterbatasan waktu dan proses tender, pemerintah membuka kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang ikut membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” ujar Dadan.
Pemerintah mencatat, untuk membangun 30 ribu unit SPPG dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan tahun ini untuk membangun 1.542 SPPG, belum satu pun terealisasi melalui mekanisme tender pemerintah hingga Agustus.
Sebaliknya, berkat partisipasi aktif mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, 100 persen hasil kolaborasi swasta dan masyarakat. Saat ini terdapat 30 ribu mitra terdaftar di portal BGN, dengan 11.504 sudah lolos verifikasi dan sisanya masih dalam tahap seleksi. Targetnya, hingga akhir 2025 akan berdiri 25.400 SPPG di wilayah aglomerasi dan 6.000 di daerah terpencil.
Anggaran Baru Terserap 29 Persen
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai 29 persen dari total pagu Rp71 triliun per awal Oktober 2025. “Sampai dengan 3 Oktober 2025, realisasi anggaran MBG adalah Rp20,6 triliun dari pagu Rp71 triliun, berarti sekitar 29 persen,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).
Menurutnya, program MBG sejauh ini telah menjangkau 31,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Rinciannya, 6,6 juta orang di Sumatera, 18,42 juta di Jawa, 1,36 juta di Kalimantan, 2,33 juta di Sulawesi, serta 1,83 juta di Bali–Nusa Tenggara dan 700 ribu di Maluku–Papua.
Selain MBG, Suahasil juga memaparkan capaian realisasi program prioritas lain seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Namun, serapan keduanya masih rendah, yakni baru Rp1,1 triliun atau 8 persen dari pagu Rp14,4 triliun, dengan total 165 sekolah penerima manfaat. Dari jumlah itu, Rp816 juta digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk renovasi sentra pendidikan, dan Rp204,6 juta disalurkan ke Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan pendidikan.
Untuk program perlindungan sosial, realisasi anggaran jauh lebih tinggi. Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp19,9 triliun (69 persen), Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Rp20,6 triliun (74 persen), dan Kartu Sembako Rp35,9 triliun (70 persen). Sementara Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (BPI JKN) telah terserap Rp34,7 triliun (75 persen).
Adapun program TPG/TPD non-PNS terealisasi Rp13,8 triliun (65 persen), perumahan rakyat Rp24,8 triliun (48 persen), serta cek kesehatan gratis dan revitalisasi 32 rumah sakit mencapai Rp3,6 triliun (38 persen).
Secara total, realisasi program prioritas pemerintah pusat mencapai Rp480,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu. Pemerintah berharap percepatan penyerapan anggaran di triwulan akhir dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga daya beli masyarakat. (ant/jpc)
Editor : Hanif