PONTIANAK POST – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kemenbud, Jakarta, kemarin (21/10). Di dalam daftar tersebut terdapat nama Presiden ke-2 Indonesia Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta Aktivis Buruh Marsinah.
”Usulan ini telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi, ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak lima, enam, tujuh tahun lalu. Ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, usulan itu merupakan tindak lanjut dari hasil rapat Tim Penelitian dan Pengkajian Gelar Pahlawan Tingkat Pusat (TP2GP).
Fadli Zon menegaskan, seluruh proses penentuan calon pahlawan nasional tidak dilakukan secara instan. Proses pengusulan penerima gelar pahlawan nasional melalui seleksi yang panjang dan ketat.
”Saya sebagai Ketua Dewan Gelar dan Kehormatan Tanda Jasa menegaskan bahwa proses ini adalah proses yang panjang. Jadi bukan proses baru, tapi melalui satu kajian dari kabupaten/kota, provinsi, diskusi dengan para ahli, seminar, hingga buku-buku kajian. Akhirnya setelah melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat atau TP2GP, mereka yang diusulkan ini dianggap sudah memenuhi syarat,” jelasnya.
Menurut Fadli, hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. ”Untuk penentuan siapa yang terpilih merupakan hal prerogatif presiden.
Ia juga menerangkan bahwa pemberian tanda pahlawan nasional merupakan bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa yang telah berjasa dalam perjuangan nasional.
Ke depan, lanjut dia, daftar nama penerima gelar pahlawan nasional tersebut akan rampung sebelum Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November mendatang.
“Sebelum Hari Pahlawan di tanggal 10 November, kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar tersebut kepada Presiden. Jumlah 40 nama itu merupakan rekomendasi dari kami, tapi selanjutnya tetap bergantung dari hak prerogatif Presiden," katanya.
Ia pun berharap ke depan anugerah penghargaan juga dapat diberikan kepada pahlawan yang berkiprah di bidang budaya. (lyn/aph/ant)
Editor : Hanif