PONTIANAK POST - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus penipuan daring yang menjerat 110 warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Peristiwa tersebut dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari fase persiapan keberangkatan hingga pemulangan.
“Kasus ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kebutuhan ekonomi dan sempitnya kesempatan kerja yang aman di dalam negeri sering kali memaksa warga kita mengambil risiko tinggi berangkat kerja ke luar negeri,” kata Puan kepada wartawan, Jumat (31/10) dilansir dari Jawa Pos.
Ia menyampaikan bahwa situasi ini memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, sekaligus menegaskan pentingnya penyediaan lapangan kerja yang lebih luas dan aman di dalam negeri.
“Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja,” ujarnya.
Wajib Perkuat Fase Prakeberangkatan
Puan menekankan pentingnya pembenahan serius pada tahapan pra keberangkatan calon pekerja migran. Edukasi, pelatihan, dan verifikasi penempatan harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam tawaran fiktif.
“Pemerintah melalui P2MI, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi,” tegasnya.
Usul Sistem Early Warning Antarinstansi
Untuk mencegah mobilisasi ilegal WNI ke wilayah rawan perdagangan manusia, Puan mengusulkan pembentukan sistem deteksi dini lintas institusi.
Menurutnya, mekanisme pengawasan harus melibatkan imigrasi, aparat bandara, hingga maskapai penerbangan untuk memantau perjalanan menuju negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.
Apresiasi Evakuasi, Dorong Pemulihan Korban
Meski mengapresiasi respons cepat otoritas dan perwakilan RI di Kamboja dalam memindahkan para korban ke rumah detensi imigrasi Phnom Penh, Puan menekankan bahwa proses pendampingan belum berakhir.
Pemerintah diminta memastikan pemulihan menyeluruh bagi para korban, termasuk dukungan psikologis dan akses ke pelatihan serta bantuan ekonomi.
“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” tuturnya.
Baca Juga: Ribuan Guru Madrasah Demo di Kemenag, Tuntut Program Inpassing dan Pembayaran TPG Dilanjutkan
Solusi Jangka Panjang, Lapangan Kerja Domestik
Di sisi lain, Puan menilai bahwa akar persoalan migrasi ilegal adalah keterbatasan lapangan kerja layak di dalam negeri. Ia mendorong pemerintah mempercepat penciptaan pekerjaan produktif terutama di sektor industri padat karya, ekonomi kreatif, dan ekosistem digital, serta memperluas kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan tenaga kerja nasional.
“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun resikonya tinggi,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, 110 WNI menjadi korban penipuan perusahaan penipuan daring di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja. Sebanyak 97 di antaranya sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya dievakuasi untuk proses pendataan oleh otoritas setempat. (*)
Editor : Miftahul Khair