PONTIANAK POST - Rencana pemerintah untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B50 pada tahun depan memunculkan kekhawatiran di kalangan petani sawit. Pasalnya, petani menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) akibat pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, Indra Rustandi, menilai kebijakan pembatasan ekspor CPO perlu diterapkan secara bijak. Sebab, jika program B50 benar-benar dijalankan, Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit pasokan CPO hingga lebih dari 10 juta ton.
“Kalau ekspor berkurang, tentu ada dampak pada pendapatan. Pertanyaannya, uang untuk membiayai biodiesel dari mana? Selama ini program biodiesel sudah mandatory dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP),” ujarnya.
Menurut Indra, saat ini pemerintah telah menetapkan tarif pungutan ekspor CPO sebesar 10 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2025. Tarif tersebut naik dari sebelumnya 7,5 persen untuk mendukung program mandatori biodiesel 40 persen (B40). Namun, dengan wacana peningkatan ke B50, pungutan ekspor CPO dikhawatirkannya akan naik hingga 15 persen.
“Kalau dinaikkan ke 15 persen, maka harga sawit bisa tertekan,” katanya.
Perhitungannya, kata dia, tekanan harga sawit apabila dihitung per TBS per kilogram bisa terpotong sekitar Rp1.700. Sementara itu, harga pokok produksi (HPP) TBS berada di kisaran Rp1.800–2.100 per kilogram. Dengan asumsi harga rata-rata TBS saat ini Rp3.400 per kilogram, kenaikan pungutan ekspor tersebut akan membuat pendapatan petani justru berpotensi minus.
“Harga TBS sekarang Rp3.400, dipotong pungutan Rp1.700 dan HPP Rp1.800, malah habis,” katanya.
Jadi, kata dia, jangan sampai pemerintah memberi harapan bahwa B50 akan mendongkrak harga TBS. “Tapi kalau perhitungan kami sebagai petani justru akan menekan harga,” ucapnya.
Sementara itu, produksi sawit berorientasi ekspor di Kalbar pada tahun ini menunjukkan tren beragam. Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar), volume ekspor CPO per September 2025 tercatat mencapai 47,99 ribu ton, naik 9,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, ekspor produk turunan CPO hanya mencapai 207,95 ribu ton atau turun 40,3 persen secara tahunan (year on year).
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC Kalbagbar, Beni Novri, menyebutkan meski volume ekspor sawit turun, tingginya harga CPO global berhasil mendongkrak penerimaan bea keluar.
“Walaupun terjadi penurunan volume ekspor produk turunan CPO sebesar 40,3 persen (yoy) dibanding 2024, tingginya harga CPO mendongkrak tumbuhnya capaian bea keluar tahun 2025,” katanya.
CPO dan produk turunannya juga menjadi komoditas terbesar ekspor melalui Pelabuhan Internasional Kijing. Hal tersebut diungkapkan oleh Budi Prasetio, Executive Director Pelindo Regional 2.
“Sekarang yang menjadi andalan kita di Pelabuhan Kijing itu ekspor CPO dan produk turunannya. Selain CPO, ekspor tertinggi juga pada alumina,” tutur Budi.
Menanggapi wacana pembatasan ekspor CPO untuk mendukung program B50, Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Muhammad Fahmi, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak berdampak negatif terhadap petani maupun pelaku industri.
“Dunia ini sangat dinamis. Kalau terjadi pembatasan seperti ini, tentu pemerintah tidak akan tinggal diam. Pasti akan ada evaluasi teknis dan langkah-langkah antisipasi,” ujarnya.
Menurut Fahmi, selama kebutuhan pangan dan energi berbasis sawit masih tinggi, CPO akan tetap menjadi komoditas strategis dunia. Ia pun berharap kebijakan tersebut punya roadmap yang jelas sehingga tidak berdampak pada industri sawit dalam negeri.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar Kalbar tidak hanya bergantung pada ekspor CPO mentah. Terlebih Pelabuhan Internasional Kijing telah membuka ruang yang besar untuk meningkatkan jumlah produk ekspor Kalbar.
“Mungkin produk ekspor lain perlu dimaksimalkan, agar tidak hanya mengandalkan CPO sebagai ekspor utama Kalbar,” katanya. (sti)
Editor : Hanif