PONTIANAK POST – Tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta menyisakan luka sekaligus pelajaran tentang pentingnya rasa aman bagi semua siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjanjikan bakal ada aturan menteri untuk bisa menciptakan sekolah aman tanpa kekerasan dan perundungan.
Mu’ti memastikan, peristiwa di SMAN 72 Jakarta ini akan menjadi evaluasi bersama dalam menguatkan kebijakan terkait pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Dia mengajak semua pihak untuk mengubah paradigma pendidikan menjadi lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif.
“Saat ini kami masih berproses untuk mengeluarkan peraturan menteri terkait sekolah aman, bebas dari kekerasan dalam lingkungan belajar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (10/11).
Nantinya, peran guru akan diperkuat. Tidak hanya sebagai pendamping murid secara akademik, tapi juga pendamping psikologis, sosial, spiritual, dan penghubung antara sekolah dengan orang tua.
Mu’ti telah mengunjungi para korban ledakan SMAN 72 Jakarta, Minggu (9/11) sepulangnya dari tugas luar negeri di Sidang Umum UNESCO. Pada kesempatan itu, ia sempat berinteraksi dengan beberapa korban. Dia memberikan motivasi agar masa pemulihan para korban berangsur cepat dan membaik.
“Setelah tadi melihat kondisi mereka, saya salut dan bangga bahwa mereka punya kekuatan mental dan ketabahan dalam menghadapi peristiwa ini,” ungkapnya. Ia juga berpesan agar para murid tetap semangat menjalani hari-hari pemulihan dan terus semangat belajar. “Dan jangan pernah takut untuk kembali beribadah di masjid,” sambungnya.
Menurutnya, Kemendikdasmen akan bergerak cepat mulai Senin (10/11) memberikan layanan psikososial kepada semua warga sekolah. Baik itu para murid yang menjadi korban, guru, dan warga sekolah lainnya.
Wacana Pembatasan Gim Daring
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan adanya pembatasan terhadap permainan daring menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Jumat (7/11).
"Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11) malam.
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi terhadap pengaruh negatif dari sejumlah permainan daring yang dinilai berpotensi berdampak buruk terhadap generasi muda.
"Tidak menutup kemungkinan game online ini ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan," ucap dia.
Prasetyo mencontohkan permainan dengan genre pertempuran seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang dinilai dapat memengaruhi psikologis pemain karena menampilkan berbagai jenis senjata dan unsur kekerasan yang mudah dipelajari.
"Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi. Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," kata dia.
Selain itu, Prasetyo juga menambahkan pemerintah turut menyoroti faktor lain seperti tindakan perundungan di lingkungan sekolah.
Pemerintah mengimbau agar seluruh pihak menghindari perilaku yang dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk aksi-aksi perundungan antar pelajar.
"Kita sebagai sesama anak bangsa ini, menghindari hal-hal yang tidak baik atau berimplikasi yang kurang baik seperti aksi-aksi bullying seperti itu," ujarnya.
Prasetyo juga mengingatkan para guru dan tenaga pendidik untuk lebih peduli dan perhatian manakala ada sesuatu yang mencurigakan di lingkungan sekolah.
Gubernur DKI Dukung Kebijakan Pusat
Gubernur DKI Pramono Anung mendukung langkah pemerintah pusat yang tengah mengkaji pembatasan game online (gim daring) bertema kekerasan dan senjata seperti PUBG. Dukungan itu menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang memicu kekhawatiran publik.
Pramono menuturkan, Pemprov DKI siap mengikuti setiap kebijakan pemerintah pusat demi mencegah kejadian serupa. “Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali,” ujarnya.
Pramono menuturkan, sesaat setelah kejadian, dia langsung meninjau lokasi dan berdialog langsung dengan para korban, termasuk yang dirawat di rumah sakit. “Intinya ini tidak boleh terulang kembali,” tegasnya.
Terkait kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 tersebut, Pramono mengakui dilaksanakan secara daring sementara waktu hingga kondisi sekolah dinyatakan dapat digunakan kembali. “Ibu Kepala Dinas Pendidikan (Nahdiana, Red) sudah melaporkan kepada saya, dan hari ini kita izinkan untuk daring,” tambahnya.
Terkait evaluasi kejadian di SMAN 72 itu, Pramono menegaskan bahwa tindakan bullying atau perundungan tidak boleh dibiarkan. Sebab, bisa menjadi pemicu terjadinya insiden serupa.
Meski begitu, Pramono tidak ingin menyatakan lebih rinci terkait penyebab kejadian tersebut. Menurutnya, kewenangan itu kini ada di kepolisian.
“Mari kita tunggu bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk itu saya tidak komentar, tetapi sekali lagi kita tunggu apa yang menjadi temuan yang sebenarnya. Walaupun ketika saya di lapangan saya mendapatkan beberapa hal tentang itu (adanya perundungan, Red),” katanya. (ant/mia/rya/oni)
Editor : Hanif