JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergolak. Pemantiknya, jajaran Dewan Syuriah PBNU mendadak meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur. Namun, Gus Yahya menyebut keputusan itu hanya sepihak dan manipulatif.
Keputusan mengejutkan Dewan Syuriah PBNU itu tampak dari risalah rapat yang beredar.
Dalam surat itu, disebutkan jika rapat harian Syuriah PBNU telah dilaksanakan di sebuah hotel di Jakarta pada 20 November 2025. Acara itu dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah.
Peserta rapat mengangap Gus Yahya melanggar aturan organisasi. Sebab, dia telah mendatangkan narasumber yang terkait dengan jaringan zionisme internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU). Padahal, acara itu adalah kaderisasi tingkat tertinggi di NU.
Gus Yahya dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Peserta rapat memandang Gus Yahya melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan.
Soroti Tata Kelola Keuangan PBNU
Rapat harian Syuriah juga menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara', ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan NU, serta berimplikasi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
Rapat Harian Syuriyah akhirnya memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
Pada poin selanjutnya, disebutkan keputusan Rais Aam dan dua Rais Syuriah PBNU, yakni KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriah PBNU memutuskan memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Rais Aam KH Miftachul Achyar yang memimpin rapat.
Respons Gus Yahya
Keputusan itu langsung ditindaklanjuti Gus Yahya. Dia mengadakan rapat daring dengan sejumlah pimpinan PCNU di Indonesia, Jumat (21/11) malam. Rekaman video rapat melalui aplikasi Zoom itu beredar luas di media sosial.
Dalam video itu, Gus Yahya mengatakan bahwa dirinya tidak diberi kesempatan untuk klarifikasi. Dia merasa ada sekelompok pihak yang ingin dirinya lengser sebelum Muktamar PBNU tahun depan. Dia juga mengatakan akan bertemu dengan KH Miftachul Achyar di Surabaya.
Gus Yahya mengatakan, upaya menyingkirkan dirinya sebelum muktamar dilakukan lewat manipulasi kewenangan Rais Syuriah. "Dibuat narasi untuk menjustifikasi (keputusan Rais Syuriah PBNU)," katanya.
Dia menyayangkan karena tidak diberi kesempatan untuk klarifikasi atas narasi yang dibuat Rais Aam tersebut. "Ini keputusan sepihak Syuriah (PBNU), dalam hal ini Rais Aam," jelasnya.
Gus Yahya menegaskan, sikap keberatannya bukan soal jabatannya sebagai Ketum PBNU. Sebab, dalam beberapa forum NU, dia sudah mempersilakan PWNU maupun PCNU yang punya calon sendiri untuk diajukan dalam muktamar.
Yahya menegaskan, keluarnya risalah rapat itu merupakan sesuatu yang berbahaya. Khususnya bagi preseden organisasi NU di mata masyarakat atau umat. Dia menegaskan bahwa prosedur yang dilakukan tidak benar. Sebab, keputusan pemberhentian dirinya dibuat tanpa ada sesi klarifikasi. Selain itu, narasi atau alasan yang dimunculkan Rais Aam tidak valid.
"Saya katakan narasi itu cenderung fitnah. Saya tidak diberikan kesempatan klarifikasi," tandasnya. Padahal, lanjut Gus Yahya, AD/ART menyebutkan bahwa pengurus PBNU bisa diberhentikan jika melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mencemarkan nama baik organisasi, melakukan pelanggaran hukum, serta melawan kebijakan organisasi.
Gus Ipul Minta Semua Pengurus Tenang
Sebelumnya, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf ikut berkomentar soal surat dari Rais Aam tersebut. Dia menyampaikan imbauan kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan. Mulai PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU agar tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa. Polemik itu sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku.
“Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang," katanya (21/11). Menteri Sosial itu meminta warga NU tidak terbawa arus berita yang menyesatkan dan tidak memperbesar kesalahpahaman.
Saifullah meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, serta menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.
“Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegasnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menambahkan bahwa seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ungkapnya.
Saifullah juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak salawat dan menjaga ketenangan hati.
“Mari tetap menjaga suasana teduh. Perbanyak sholawat, jangan ikut menyebarkan kabar yang tidak pasti,” kata dia. (wan/oni)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro