Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

Muktamar NU Diusulkan Hanya Pilih Rais Aam untuk Akhiri Konflik Elite PBNU

Hanif PP • Rabu, 26 November 2025 | 10:32 WIB
Silaturahmi Alim Ulama yang digelar di Jakarta oleh jajaran tanfidziyah PBNU menarik perhatian setelah Rais Aam PBNU KH, Miftachul Akyar dan Sekjen PBNU, Syaifullah Yusuf tak hadir.
Silaturahmi Alim Ulama yang digelar di Jakarta oleh jajaran tanfidziyah PBNU menarik perhatian setelah Rais Aam PBNU KH, Miftachul Akyar dan Sekjen PBNU, Syaifullah Yusuf tak hadir.

PONTIANAK POST - Sejumlah cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) prihatin terhadap konflik berulang di elite PBNU. Beberapa masukan pun disampaikan. Salah satunya disampaikan oleh Nadirsyah Hosen, kader NU yang menjadi dosen di Australia.

Dia mengatakan, saat ini antara Rais Aam dengan Ketua Umum PBNU merasa memiliki legitimasi yang kuat. Sebab, mereka sama-sama memegang mandat langsung muktamirin. "Di titik inilah roda organisasi mulai tersendat, bahkan berhenti berbulan-bulan," katanya.

Nadirsyah mengusulkan adanya penyederhanaan organisasi NU, yaitu dengan menata ulang struktur puncak jam’iyyah. Pada muktamar mendatang, dia mengusulkan yang dipilih langsung oleh muktamar cukup Rais Aam saja. Setelah itu, Rais Aam terpilih diberi mandat untuk menunjuk Ketua Umum. "(Pemilihan Ketua Umum) Bukan melalui kontestasi terbuka," jelasnya.

Nadirsyah mengatakan, model seperti itu menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu tidak ada lagi dualisme figur yang sama-sama merasa dipilih muktamar. Kemudian, konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah juga dinilai akan lebih stabil. Sebab, Ketua Umum berangkat dari amanah Rais Aam. Ketua Umum bukan lagi  menjadi seperti kutub tandingan bagi Rais Aam.

Dia menegaskan, NU berdiri di atas hikmah tatanan ulama. Jadi, bukan pertempuran kuasa yang menggerus marwah jam’iyyah.

Sementara itu, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Prof Abdul Mustaqim menyampaikan usulan win-win solution atas dinamika yang sedang terjadi di PBNU. Menurut dia, ada tiga solusi. "Pertama, memulihkan keutuhan melalui musyawarah maknawi dan keulamaan," katanya.

Dia mengatakan, Rais Aam dan Ketua Umum adalah dua pilar jam’iyyah, yakni al-hirāsatu ‘alā dīn dan al-hirāsatu ‘alā jam’iyyah. Mereka harus disatukan dengan hikmah. Bukan dibenturkan oleh bisikan Sengkuni.

Solusi kedua adalah menjadikan NU sebagai rumah akhlak. Bukan sebuah arena tarik kepentingan. NU harus menjadi penuntun, bukan alat. Para kiai dan cendekiawan NU harus hadir sebagai navigator peradaban. Bukan sekadar komentator politik.

"Ketiga, menguatkan fungsi NU sebagai moral force,  meminjam istilah Cak Nur (Prof Nurcholis Madjid) dan civilizational builder," jelasnya. Fokus NU seharusnya bukan berebut pengaruh politik. Tetapi memperkuat kontribusi nyata. Yakni, memberdayakan umat dan mengembangkan ekonomi santri. Kemudian, memperkuat literasi digital, melindungi martabat kemanusiaan, dan membawa Islam Nusantara sebagai rahmat semesta.

Sebagaimana diberitakan, risalah rapat harian Syuriah menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf melanggar aturan organisasi. Rais Aam dan dua wakilnya bahkan meminta Gus Yahya mundur. Namun, permintaan itu ditolak Gus Yahya. Selanjutnya, akan diadakan rekonsiliasi atau islah di pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

Pesantren Lirboyo sudah menyatakan kesediaannya untuk jadi tuan rumah pertemuan para ulama NU. Hal tersebut diungkapkan oleh Kiai Athoillah Anwar, salah satu pengasuh Ponpes Lirboyo melalui Juru Bicara Pesantren Lirboyo Oing Abdul Muid Shohib atau Gus Muid.

Gus Muid mengatakan, rencana pertemuan para ulama di Ponpes Lirboyo itu sudah mendapat restu dari Pengasuh Ponpes Lirboyo Kiai Anwar Manshur serta Kiai Kafabihi Mahrus. (wan/oni)

Editor : Hanif
#muktamar #gus yahya #PBNU #Rais Aam #cendekiawan #Dualisme kepemimpinan