PONTIANAK POST - Lika-liku konflik pimpinan PBNU terus berembus. Jajaran Syuriah PBNU menegaskan, surat edaran yang isinya pemberhentian Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU sifatnya sah. Tanda tangan atau stempel tidak keluar karena ada sabotase digital.
Perkembangan tersebut disampaikan Katib Syuriah PBNU Sarmidi Husna, didampingi Wakil Sekjen PBNU Nur Hidayat di Jakarta, kemarin (27/11). "Surat edaran nomor sekian itu, yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir adalah benar dan sah," tegasnya.
Namun, dia mengakui, memang ada kendala pada proses pemberian stempel digital. Akibatnya, surat edaran yang beredar luas di publik masih ada watermark bertulisan draft.
Dia menerangkan, surat edaran itu menindaklanjuti risalah rapat harian Syuriah PBNU pada 20 November lalu. Inti dari risalahnya adalah Gus Yahya diberi waktu tiga hari untuk mundur. Jika tidak, maka akan dicopot atau diberhentikan oleh Rais Aam. Karena itu, menurut dia, surat edaran itu sudah tepat dan sesuai dengan deadline tiga hari yang diberikan kepada Gus Yahya.
Kiai Sarmidi mengatakan, pada intinya Gus Yahya sudah bukan lagi Ketua Umum PBNU sejak 26 November. Selama kekosongan jabatan, posisi Ketua Umum PBNU akan diisi sementara oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar selaku pimpinan tertinggi perkumpulan Nahdlatul Ulama. "Terakhir, jika terdapat keberatan atas keputusan ini (dari Gus Yahya), ada mekanisme lewat majelis tahkim di PBNU. Sudah ada aturannya di peraturan perkumpulan," tandasnya.
Sabotase Digital Persuratan Digdaya
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Nur Hidayat memberikan klarifikasi terkait polemik Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang pemberhentian Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Dia menyebut, ada dugaan sabotase terhadap Digdaya Persuratan PBNU (sistem digitalisasi persuratan dari PBNU sampai tingkat PCNU di kabupaten dan kota).
Nur menjelaskan, pada 26 November beredar Surat Edaran PBNU Nomor 4785 tertanggal 25 November 2025 M tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU. Surat itu ditandatangani KH Afifuddin Muhajir dan KH Ahmad Tajul Mafakhir. Surat itu intinya menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB berdasarkan sistem Digdaya Persuratan.
“Surat Edaran 4785 itu adalah tindak lanjut resmi dari keputusan Rapat Harian Syuriyah," tegasnya. Sebab, Gus Yahya terbaca sudah menerima Surat Pengantar Risalah Rapat Harian Syuriyah sejak 23 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Kemudian, pada 26 November beredar Surat Nomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 yang ditandatanganiYahya Cholil Staquf dan Wasekjen PBNU Faisal Saimima. Surat itu pada intinya menyatakan bahwa Surat Edaran 4785 tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan administratif. Yaitu belum dibubuhi stempel digital Peruri dengan QR Code yang valid. Selain itu, surat tersebut masih terdapat watermark bertulisan Draft. Ketika QR Code dipindai, muncul status TTD Belum Sah sehingga dianggap bukan dokumen resmi PBNU.
Tim PMO Diajak Bicara
Dia lantas memaparkan kronologi teknis yang menunjukkan adanya gangguan serius pada sistem Digdaya. Pada Selasa, 25 November 2025 sekitar pukul 21.22 WIB, staf Syuriah PBNU Khaerun Nusuf menghubungi Faisal Saimima untuk membubuhkan stempel digital pada Surat Edaran 4785 yang telah ditandatangani KH Afifuddin dan KH Ahmad Tajul. Namun, meski Faisal berstatus Super Admin, hak untuk melakukan stamping pada akunnya diketahui sudah dihapus.
“Pukul 21.54 WIB saya mengkonfirmasi ke Tim Peruri, menanyakan siapa yang mencabut hak stamping untuk akun setjen@nu.or.id dan day@seblak.net. Jawaban Tim Peruri, kedua akun itu masih terdaftar sebagai pemegang otoritas stempel," tutur Nur.
Dari keterangan itu, dia menyimpulkan ada aksi sabotase dari Tim Project Management Office (PMO) Digdaya PBNU terhadap dua akun tersebut. Dia akan mendekati PMO dari hati ke hati soal sabotase tersebut. Nur menegaskan, PMO Digdaya diisi anak-anak muda yang cerdas.
Masalah tak berhenti di situ. Di tengah proses koordinasi pembubuhan stempel, tampilan pratinjau (preview) surat 4785 yang semula normal tiba-tiba berubah menjadi tampilan kode script yang tidak terbaca sama sekali sekitar pukul 22.05 WIB. Kerusakan tampilan ini, kata Nur, berlangsung hingga Rabu pagi (26/11). Di sisi lain, personel Tim PMO Digital Digdaya yang dihubungi tidak merespons.
“Setelah berbagai upaya yang kami sebut sebagai pendekatan extraordinary, tampilan pratinjau baru kembali normal pada Rabu pukul 08.56 WIB," jelasnya. Versi tampilan pukul 08.56 itulah yang kemudian beredar dan justru dibantah keabsahannya lewat surat 4786.
Nur menegaskan, dari sisi substansi keputusan, Pengurus Besar Syuriah PBNU menyatakan isi Surat Edaran 4785 sah dan sesuai dengan fakta kronologis. Dia menilai, klaim dalam surat 4786 yang diteken digital oleh Gus Yahya cacat dan tidak memiliki basis legitimasi moral. Sebab, hanya bertumpu pada prosedur teknis administratif tanpa memperhitungkan gangguan sistem dan dugaan sabotase digital.
“Jadi, persoalan ini jangan dilihat seolah-olah hanya masalah stempel digital dan watermark," katanya. Sebab, di dalamnya ada keputusan Syuriah PBNU yang jelas. Kemudian ada kronologi teknis yang menunjukkan gangguan serius terhadap sistem persuratan.
Dia tetap berpedoman pada surat Syuriah yang sampai sekarang disabotase tidak bisa dibubuhi stempel digital itu. Nur menegaskan, jajaran Syuriah PBNU belum ada rencana menerbitkan surat dengan tanda tangan dan stempel manual. Dia sudah memperjuangkan sistem administrasi persuratan selama bertahun-tahun. "Hampir separo PCNU menggunakan itu juga. Jadi jangan dianggap Digdaya hanya platform PBNU saja," tandasnya.
Sebut Ada Masalah Internal Keuangan
Kiai Sarmidi juga menyampaikan bahwa Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar telah bertemu dengan jajaran Syuriah di tingkat PWNU. Pertemuan dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (26/11).
"Karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari Syuriah PWNU," katanya. Pertanyaan tersebut terkait dengan masalah-masalah yang berujung pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.
Kiai Sarmidi mengatakan, untuk alasan mengundang tokoh pro Israel dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU), jajaran Syuriah PWNU sudah paham. "Yang jadi pertanyaan poin tiga," katanya. Yang dimaksud poin ketiga adalah soal pengelolaan keuangan, sebagaimana tertuang dalam ikhtisar rapat Syuriah PBNU di Jakarta.
Dia menegaskan tidak bisa menyampaikan masalah tersebut ke publik karena bagian internal dari PBNU. Kiai Sarmidi titip pesan supaya warga NU di daerah tetap berjalan seperti biasa. Polemik yang ada sekarang hanya urusan di level PBNU. Warga NU diminta mendoakan PBNU supaya tetap baik-baik saja. (wan/oni)
Editor : Hanif