PONTIANAK POST – Banjir dan longsor di Sumatera merusak lahan persawahan milik warga. Akibatnya, terjadi gagal panen atau puso. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ada sekitar 30 ribu hektare sawah yang gagal panen akibat bencana alam tersebut.
"Seharusnya dalam waktu dekat ini panen," kata Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di kantornya, kemarin (2/12). Dia mengatakan, petani yang mengalami gagal panen akan dibantu bibit gratis. Dengan begitu, saat banjir surut, penanaman padi bisa lebih mudah.
Kendati gagal panen, bukan berarti Sumatera kekurangan beras. Sebab, pasokan beras di Aceh, Sumut, dan Sumbar dalam kondisi surplus. Meski demikian, para korban bencana membutuhkan pasokan beras dengan cepat. Karena itu, Amran mengizinkan kepala daerah setempat mengeluarkan cadangan beras setelah ada rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tidak perlu lagi menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat.
Dia menegaskan, beras cadangan pemerintah sudah ada di masing-masing daerah. Proses distribusinya tidak ada masalah. Amran telah menurunkan tim gabungan dari Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan lembaga lain untuk mengawal distribus beras.
Selain benih gratis, Kementan siap membantu alat pertanian untuk membantu petani yang terdampak banjir. Bukan itu saja. Kementan juga menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Pada hari pertama penggalangan kemarin, terkumpul Rp 75 miliar. Dana tersebut akan didistribusikan dalam bentuk makanan pokok. Rencananya, makanan itu dikirim secara bertahap ke lokasi bencana mulai hari ini (3/12). "Ada pegawai yang donasi Rp 200 ribu, ada yang satu kali gaji, ada yang setahun gajinya didonasikan," tutur Amran.
Kemenag Petakan Sekolah Rusak
Banjir dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatera juga mengganggu proses belajar mengajar. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) memberlakukan kebijakan khusus. Ujian akhir semester atau asesmen sumatif akhir semester (ASAS) untuk siswa madrasah yang berada di daerah bencana ditangguhkan sementara.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin (1/12) malam. Dia mengatakan, kebijakan itu diambil untuk membantu para siswa yang terdampak bencana. Dia tidak ingin menambah masalah atau beban para korban bencana.
"Sudah terjadi musibah, jangan ditambah baru lagi kan," katanya. Menurut dia, jajaran Kemenag dari pusat sampai daerah, khususnya di lokasi bencana Sumatera, sekarang fokus pada penanganan pascabencana. Proses ini diperkirakan butuh waktu yang tidak sebentar.
Nasaruddin juga menjelaskan, pendataan infrastruktur pendidikan keagamaan dan rumah ibadah masih berlangsung. Pihaknya melibatkan jajaran Kanwil di tingkat provinsi sampai kantor urusan agama (KUA) di tiap kecamatan. Dia berharap dampak bencana alam terhadap layanan keagamaan bisa segera dipetakan.
Nasaruddin menegaskan, khusus untuk layanan pendidikan, perlu dipetakan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Daerah atau madrasah dengan tingkat kerusakan hebat, operasionalnya dihentikan sementara. Sedangkan untuk madrasah yang masih bisa beroperasi, diminta tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian. Khususnya terkait dengan kondisi murid atau keluarganya.
"Jadi ada pemetaan, tidak semua kita seragamkan. Yang parah ya kita tempatkan sesuai kondisinya," jelasnya.
Kemenkes Pantau Kesehatan Pengungsi
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga turun ke daerah bencana di Sumatera. “Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan turun ke lapangan untuk pendataan dan penanganan bencana di tiga provinsi terdampak bencana,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman kemarin (2/12).
Dari data yang dikumpulkan hingga 1 Desember, ada ratusan fasilitas kesehatan terdampak. Di Aceh ada lima rumah sakit dan 126 puskesmas. Lalu, di Sumatera Utara tiga rumah sakit, 27 puskesmas, 56 puskesmas pembantu (pustu), dan 75 polindes yang diterjang banjir. Lalu, di Sumatera Barat, banjir bandang menggulung 37 puskesmas dan 26 pustu.
Bencana juga membuat sanitasi menjadi buruk. Kemenkes mencatat, pada 25-30 November ada 15 kasus ISPA, enam orang diare, dan 35 orang luka-luka. Lalu di Sumatera Utara hingga 1 Desember ada 277 orang demam, 151 mengalami myalgia, 150 orang gatal, dan 96 ISPA.
Aji menyebut, ada kebutuhan mendesak di pengungsian. Misalnya obat-obatan, masker, sarung tangan, PMT balita dan bumil, hingga tenaga kesehatan. Di Aceh ada 478.847 orang mengungsi, 77.009 orang di Sumatera Utara meninggalkan rumahnya, dan 31.346 orang di Sumatera Barat harus mengungsi karena banjir bandang.
Pada kesempatan lain, ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso SpA menyatakan bahwa IDAI di daerah telah berkolaborasi dengan BNPB dan tim penanganan bencana untuk memastikan bantuan tepat sasaran. “Ada dokter anak yang rumahnya terdampak, tapi mereka tetap turun membantu,” katanya.
Piprim mendapatkan laporan dari anggotanya bahwa bencana di tiga provinsi ini merenggut nyawa anak-anak. Hingga 1 Desember, di Sumatera Barat ada empat anak meninggal. “Kondisi umum lapangan, akses transportasi terbatas, listrik padam, kurang air bersih, dan fasilitas kesehatan seperti RSUD Pidie Jaya mengalami keterbatasan operasional karena tenaga kesehatan tidak bisa masuk,” katanya.
IDAI juga menggelar pelayanan kesehatan anak dan pengobatan gratis. Selain itu juga ada banguan non kesehatan dan psikososial seperti trauma healing.
Di Padang, 22 Sekolah Rusak Parah
Banjir dan longsor yang melanda Kota Padang mengakibatkan 22 sekolah rusak. Masing-masing 8 PAUD/TK, 12 SD, dan 2 SMP. Total kerugian mencapai Rp 6,8 M.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova menyebut bahwa proses belajar mengajar sudah berlangsung di sejumlah sekolah di Kota Padang. Sementara untuk sekolah terdampak masih menyesuaikan.
"Keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik adalah yang utama. Jadi untuk sekolah yang tidak terdampak sudah mulai Senin (1/12/2025) kemarin,” katanya. (wan/lyn/ran)
Editor : Hanif