PONTIANAK POST - ACEH, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah dirundung duka. Namun, provinsi-provinsi lain juga harus waspada. Sebab, bencana serupa yang diakibatkan melemahnya kemampuan hutan sebagai daerah lindung juga bisa terjadi.
“Seandainya Siklon Senyar (seperti yang terjadi di Sumatera) ada di Jawa, risiko bencananya sangat besar,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kemarin (4/12).
Dia lantas membuat perbandingan curah hujan akibat Siklon Senyar yang memicu bencana hidrometeorologi di Sumatera. Banjir besar di Bekasi dan sekitarnya Februari lalu dipicu hujan dengan intensitas 147 mm. Kemudian, banjir bandang di Denpasar September lalu yang menewaskan sekitar 21 orang diakibatkan hujan ekstrem dengan intensitas 245 mm.
Di sisi lain, Aceh, misalnya, intensitas hujannya sempat di angka 400 mm. “Perlu adaptasi khusus terkait risiko hujan ekstrem di masa mendatang,” katanya.
Hanif mencontohkan di Jawa Barat, ancaman bencana hidrometeorologi juga cukup besar. Sebab, tutupan hutannya semakin kecil. Dari seharusnya ada 1,6 juta hektare area hutan sebagai pelindung daerah hilir dari risiko bencana hidrometeorologi, 1,4 juta di antaranya sudah hilang. Berganti menjadi area pertambangan, hunian, wisata, dan tempat komersial lainnya.
“Akibatnya kawasan hilir seperti Bekasi dan Jakarta rawan tergenang banjir. Harusnya tutupan hutan itu dijaga. Kalau perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Dia menjelaskan, total ada 23 daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak bencana Sumatera. Tutupan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar juga mengalami penyusutan sehingga tidak kuat menampung air hujan.
“Di Aceh, tutupan hutan dalam kurun 1990–2024 berkurang 14 ribu hektare,” katanya.
Sedangkan tutupan hutan di DAS Batang Toru, Sumut, berkurang 19 ribu hektare. Lalu di Sumbar, tutupan hutannya minus 10.521 hektare. Jadi, bencana Sumatera dipicu hujan sangat lebat ditambah kemampuan daya serap hutan yang berkurang.
Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat di DPR kemarin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim deforestasi secara nasional turun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025, atau mengalami penurunan 23,01 persen.
“Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” kata Raja.
Dia menambahkan, untuk wilayah Aceh terjadi penurunan 10,04 persen dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025. Sumut mengalami penurunan 13,98 persen, dan deforestasi Sumbar turun 14 persen.
Kerentanan Ekologis
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sudah lebih dulu merilis sinyal merah kerentanan ekologis di Sumatera itu. Negara serta korporasi bertanggung jawab dalam terjadinya banjir dan tanah longsor saat ini.
Sesuai data WALHI periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah terdeforestasi akibat aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA, dan PLTM.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh Ahmad Solihin mengatakan bahwa banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras. “Bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia,” tegasnya.
Bencana kali ini, lanjutnya, bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang. (wan/idr/nad/ttg)
Editor : Hanif