PONTIANAK POST – Potensi banjir bandang akibat berkurangnya tutupan lahan hutan tak hanya terjadi di pulau-pulau di luar Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) juga memiliki potensi bencana serupa.
Penyebabnya, terjadi pengurangan tutupan hutan yang signifikan di dua provinsi tersebut. Bahkan, luas hutan yang menyusut melebihi luas Singapura yang hanya sekitar 73 ribu hektare.
Di Jatim, tutupan hutan pada 2014 tercatat 1,367 juta hektare. Namun hingga akhir 2023, terjadi penurunan hingga 123 ribu hektare sehingga totalnya menjadi 1,244 juta hektare.
Kondisi lebih parah terjadi di Jateng. Pada 2014, tutupan hutannya mencapai sekitar 776 ribu hektare. Namun hingga 2023, luas tersebut berkurang menjadi sekitar 656 ribu hektare—susut lebih dari 120 ribu hektare.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyebut data tersebut menunjukkan pemerintah belum memiliki arah pengelolaan hutan yang jelas.
Salah satu contoh adalah kemudahan aturan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit. ”Jadinya sudah bukan hutan yang pohonnya besar-besar dan keras, tapi hutan sawit,’’ ujarnya.
Dia menyebut kondisi itu ironis, sebab sejumlah negara seperti Malaysia sudah tidak lagi melakukan ekspansi sawit, sehingga investor dari negara tersebut justru beralih mendanai sawit di Indonesia.
Lina juga menyoroti pembukaan lahan untuk food estate. Menurutnya, pembukaan lahan tersebut kerap diikuti pembabatan pohon keras. Di daerah sentra beras seperti Karawang, banyak lahan pertanian disulap menjadi pabrik atau perumahan.
Dia menegaskan bencana banjir bandang di Sumatera bukan disebabkan perusakan hutan dalam satu atau dua tahun terakhir. ”Tetapi akumulasi pengelolaan hutan yang berjalan beberapa tahun ke belakang,” katanya.
Respons Pemerintah
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya menjaga hutan Indonesia. Ia mengungkapkan amanah Presiden Prabowo kepadanya adalah menjaga hutan dan berani menindak pelanggaran. ”Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma satu: jaga hutan, dan harus berani,” katanya.
Prabowo, lanjutnya, meminta agar Kemenhut berhati-hati dalam menerbitkan izin pemanfaatan hutan (PBPH). Pihak yang mengantongi PBPH dapat mengelola hutan sesuai izin.
Raja mengungkapkan selama menjabat, tidak ada satu pun izin PBPH baru untuk usaha penebangan yang ia keluarkan. ”PBPH yang saya terbitkan semuanya adalah untuk jasa lingkungan. Berupa izin untuk menanam,” jelasnya.
Dia menambahkan, penegakan hukum terus berjalan. Pada Februari lalu, 18 izin PBPH dicabut akibat pelanggaran. Dalam waktu dekat, Kemenhut juga akan mencabut 20 izin PBPH di Aceh, Sumbar, dan Sumut karena pengelola berkinerja buruk.
Raja menilai komitmen Prabowo dalam menjaga hutan tidak perlu diragukan, antara lain melalui pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), target pemulihan 12 juta hektare lahan kritis, hingga menghibahkan lahan pribadi Prabowo di Aceh untuk konservasi Gajah Sumatera.
Banjir di Jatim
Hingga kemarin, deretan bencana akibat cuaca ekstrem masih melanda sejumlah daerah. Salah satu yang cukup parah terjadi di Kota Malang. Berdasarkan data BPBD setempat, banjir terparah terjadi di Kecamatan Blimbing. Dua kelurahan terdampak, yakni Purwodadi dan Sidomulyo.
Di Purwodadi, 43 rumah terendam. Di Sidomulyo, 19 rumah terdampak dan dua di antaranya jebol. Kelurahan Tulusrejo juga mengalami banjir. ”Di Kecamatan Sukun juga ada yang terdampak banjir," papar Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Prayitno.
Saat ini, BPBD melakukan pendataan detail mengenai dampak kerusakan dan barang-barang warga yang hanyut.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat telah meninjau sejumlah lokasi terdampak. Berdasarkan evaluasi awal, banjir dipicu berkurangnya fungsi saluran air.
”Seperti di Sidomulyo, resapan dan saluran air di kawasan itu tidak berfungsi baik. Sehingga air mendesak mencari jalannya, akhirnya menjebol rumah warga," terang Wahyu.
Pemkot akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait perbaikan drainase di Jalan Ahmad Yani serta memetakan pembuatan bak kontrol. ”Untuk sementara kami memasang kantong pasir sebagai tanggul. Juga akan dilakukan normalisasi sungai. Karena ini gang kecil, kerja bakti dilakukan bersama warga,” ujarnya.
Selain di Malang, banjir juga melanda pesisir Pasuruan, tepatnya di wilayah Winongan. Hingga kemarin, sedikitnya delapan desa terendam banjir akibat penyempitan sungai serta rob itu.
Ancaman Masih Tinggi
Di tempat lain, peringatan dini cuaca ekstrem telah diterbitkan di berbagai daerah. Salah satunya di Tabanan, Bali. BPBD setempat mengeluarkan peringatan potensi curah hujan tinggi pada 1–10 Desember.
BPBD menetapkan tiga kategori kewaspadaan, dengan status awas di Kecamatan Pupuan, Baturiti, dan Penebel karena berisiko tinggi menghadapi banjir, longsor, dan pohon tumbang.
Kepala Pelaksana BPBD Tabanan Nyoman Srinada Giri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena cuaca ekstrem berpotensi terjadi di beberapa wilayah. (wan/adk/uli/san/ris)
Editor : Hanif