PONTIANAK POST – Konflik di jajaran elite NU disinyalir terkait dengan pemberian izin tambang oleh pemerintah. Karena itu, anggota dewan penasehat (mustasyar) PBNU KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar izin konsesi tambang itu dikembalikan ke pemerintah.
Usulan tersebut disampaikan Kiai Said dalam acara silaturahmi para sesepuh dan mustasyar NU di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12).
Acara tersebut dihadiri para tokoh NU. Antara lain, KH Dr Umar Wahid dan KH Abdul Hakim Mahfudz selaku shohibul bait. Lalu, KH Ma’ruf Amin dan KH Abdullah Ubab Maimoen yang bergabung melalui Zoom. Ada juga KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, dan sejumlah kiai sepuh lain.
Kiai Said menyatakan, pandangan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi terhadap sejumlah perkembangan terbaru. Ia menegaskan, pemberian izin konsesi tambang dinilai lebih banyak menghadirkan mudarat bagi organisasi.
Dia menjelaskan, pada awalnya konsesi tambang dianggap sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU sekaligus peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Selama dikelola dengan tata kelola yang kuat, kebijakan tersebut sebelumnya dinilai tepat.
Namun, situasi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perkembangan berbeda. Ia menilai konflik internal, perdebatan mengenai tata kelola, serta polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan jam’iyah.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Kiai Said di hadapan para kiai dan santri Tebuireng.
Ia menyebut, pertimbangan utama dari usulan tersebut adalah menjaga marwah dan independensi organisasi. Menurut mantan ketua umum PBNU dua periode itu, NU harus menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan konflik internal. Selain itu, memunculkan persepsi negatif publik hingga menyeret jam’iyah pada dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi.
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” tegasnya.
Kiai Said juga menekankan, kemajuan NU tidak bergantung pada pengelolaan konsesi tambang. Menurutnya, orientasi utama NU tetap terletak pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, serta digitalisasi layanan umat.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.
Sebagamana diberitakan, Rais Aam KH Miftakhul Akhyar memutuskan memberhentikan Yahya Cholil Staquf dari Ketua Umum PBNU. Namun, Gus Yahya menganggap pemberhentian dirinya tidak sah. Hingga kini, Gus Yahya masih merasa sebagai ketua umum PBNU yang sah.
Dua Pesan Kiai Sepuh
Juru Bicara Forum Sesepuh dan Mustasyar NU HM. Abdul Mu’id Lirboyo menyampaikan, ada dua pesan utama dalam pertemuan para sesepuh NU. Pertama, para sesepuh NU sangat berduka atas bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, musibah ini membutuhkan empati bersama dan gerak cepat dari semua pihak. Ia menambahkan, forum juga mendorong pemerintah untuk memastikan penanganan bencana berjalan maksimal, termasuk langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak berulang.
Kedua, sesepuh NU juga membahas pemakzulan Gus Yahya. Forum menilai, perlu ada kehati-hatian dan penyikapan yang bijaksana. ''Para sesepuh melihat bahwa proses pemakzulan tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART. Namun, di sisi lain, ada informasi penting yang tetap harus diklarifikasi melalui mekanisme organisasi. Karena itu, forum meminta semua pihak menahan diri,” jelas Abdul Mu’id.
Dia mengatakan, persoalan itu hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal. ''Itu semua demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” pungkasnya.
Rapat Penentuan Pengganti Gus Yahya
Syuriah PBNU bakal mengadakan rapat pleno pada 9 Desember. Agendanya adalah menetapkan pejabat sementara pengganti Yahya Cholil Staquf. Namun, hingga kemarin masih terjadi tarik ulur.
Forum Sesepuh dan Mustasyar NU berpendapat agar rapat pleno tersebut tidak perlu diadakan. Namun, jajaran Syuriyah PBNU tetap menyatakan bahwa rapat pleno akan tetap berjalan sesuai jadwal.
Mustasyar PBNU Ma'ruf Amin menyampaikan empat keputusan rapat. Pertama, pemakzulan Gus Yahya tidak sesuai dengan aturan organisasi. Kedua, forum melihat adanya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya. "Atas kesalahan tersebut, perlu dilakukan klarifikasi sesuai mekanisme organisasi," jelasnya.
Keputusan ketiga, forum sesepuh merekomendasikan agar rapat pleno penetapan Pj Ketum PBNU tidak dilaksanakan dahulu. Menunggu seluruh prosedur dan musyawarah dijalankan sesuai aturan organisasi. Keputusan keempat, forum sesepuh dan Mustasyar NU mengajak semua pihak menahan diri.
Sementara itu, Rais Syuriah PBNU Mohammad Nuh mengapresiasi terselenggaranya silaturrahim Mustasyar NU. Mantan Mendikbud itu juga mengapresiasi berbagai saran dan nasehat yang telah disampaikan. Dia mengatakan, Mustasyar memang dapat memberikan arahan, pertimbangan, maupun nasehat kepada pengurus NU menurut tingkatannya.
Namun, proses pengambilan keputusan harus tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi yaitu rapat pleno yang akan dilangsungkan 9-10 Desember di Jakarta. Mantan Rektor ITS itu mengatakan, saran dan masukan forum tersebut tetap diperhatikan. Tetapi, pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi. Untuk itu, rapat pleno tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
Berkenaan dengan pelanggaran berat oleh Gus Yahya, dia menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar dugaan. Baginya, pelanggaran itu sangat nyata dan buktinya sangat kuat. Karena itu, Rapat Harian Syuriyah PBNU mengambil keputusan sebagaimana Risalah Rapat yang telah ditegaskan oleh Rais Aam PBNU. Poin utamanya adalah mencopot Gus Yahya sebagai Ketum PBNU. (wan/ang/oni)
Editor : Hanif