PONTIANAK POST - Seleksi calon direksi PT. UKM (Perseroda) periode 2025-2030 dan calon komisaris PT. UKM periode 2025-2029 telah mendapatkan 3 besar calon direksi dan komisaris sesuai peringkat setelah melalui Uji Kelayakan Kepatutan (UKK).
" Dari 8 calon direksi didapat 3 besar calon sesuai peringkat Budiarjo, Muhammad Sainihadi dan Buhari Muslim. Sementara 3 besar calon komisaris sesuai peringkat Raimundus Jayang, Triwati, Wakhid Fathoni Julianto, " kata Budi Prasetyo Kepala bagian perekonomian, Adminstrasi Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (9/12).
Budi mengatakan, 3 besar calon direksi dan komisaris akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu wawancara akhir oleh kepala daerah. Setelah wawancara akhir oleh kepala daerah selanjutnya ditetapkan direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Untuk agenda direncanakan tanggal 9 dan 10 Desember tergantung agenda dari Bupati dan Wakil Bupati.
"Harapannya dari 3 besar calon direksi siapa yang akan terpilih dapat bekerja memimpin BUMD PT. UKM dengan baik, " ujarnya.
Budi menjelaskan, bahwa dari beberapa usaha yg dijalankan PT UKM (Perseroda) yang saat ini berjalan hanya pengelolaan SPBU. Dan itupun berjalan dengan modal usaha pinjaman ke perumda tirta uncak Kapuas atau PDAM.
"Sejak dilakukan evaluasi pada agustus 2023, PT UKM yang saat itu mengalami pailit atau hampir tutup diselamatkan oleh Pemkab Kapuas Hulu," jelasnya.
Lanjut Budi, usaha SPBU PT UKM dapat berjalan bagus, hal ini ditunjukkan dengan laba tahun 2024 sebesar Rp. 305.339.517 dan hingga November 2025 ini SPBU PT UKM sudah meraub untung RP. 392.440.147. Walaupun dengan modal pinjaman asal dikelola benar dengan pasti usaha berjalan dengan baik pelayanan ke masyarakat dipenuhi dan laba juga didapat.
"Makanya kami berpesan kepada siapapun Direktur dan Komisaris PT UKM yang terpilih akan bisa melanjutkan usaha PT UKM yang sudah mulai berjalan bagus. Yang perlu diingat bahwa modal kita pinjaman, yang mana dari modal pinjaman sebesar 100 persen saat sudah bisa nyicil sehingga modal pinjaman kita tinggal 80 persen, " ujarnya.
Sambung Budi, dengan adanya efisiensi anggaran yang dialami oleh Pemkab Kapuas Hulu tidak akan ada penyertaan modal dari Pemkab melalui APBD.
"Dan sudah ada peringatan dari KPK dan BPK bahwa Pemkab tidak boleh memberikan penyertaan modal ke BUMD yang tidak sehat, " pungkasnya. (fik)
Editor : Hanif