PONTIANAK POST - Kedua kubu yang bertikai di PBNU terus “berbalas pantun.” Sehari setelah Syuriah PBNU menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pjs Ketua Umum (Ketum) PBNU, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, semua pihak harus menjalankan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) sebaik-baiknya.
Kantor PBNU berada di kawasan Matraman, sedangkan pleno Syuriyah pada Selasa (9/12) dihelat di Hotel Sultan. Kedua tempat itu di Jakarta. Ini yang akhirnya memunculkan sebutan “PBNU Matraman” dan “PBNU Sultan.”
Gus Yahya menyebut, dalam AD/ART ditentukan bahwa penggantian Ketum PBNU harus melalui muktamar. Baik itu muktamar reguler maupun muktamar luar biasa. Sementara yang terjadi sekarang, akar pemakzulan Ketum PBNU melalui rapat harian Syuriyah PBNU saja. "Jalankan AD/ART organisasi apa adanya. Jangan ditekuk-tekuk," tuturnya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, kemarin (11/12).
Mengenai penetapan KH Zulfa Mustofa sebagai Pjs Ketum PBNU, Gus Yahya menganggap, pleno penetapan itu tidak sesuai AD/ART. Sebab, tidak dia hadiri dalam kapasitas selaku Ketum Tanfidziah PBNU.
"Harus ada empat yang tanda tangan. Dua dari unsur Syuriyah, yaitu Rais Aam dan Katib Aam, dan dua dari unsur Tanfidziah, yaitu Ketum dan Sekjen PBNU,” katanya.
Sebelumnya, dalam sambutannya setelah penetapan Pjs Ketum PBNU, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menegaskan, Syuriyah merupakan pemegang otoritas tertinggi NU. Karenanya, supremasi ini perlu dipertegas pada rapat pleno.
“Penguatan dan menjaga supremasi Syuriyah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, walaupun masih ada keberatan-keberatan dari Tanfidziyah,” ujarnya.
Sementara itu, dalam siniar Vibrasi yang Jawa Pos telah mendapatkan izin untuk mengutip, Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin mengatakan, penggantian Ketum PBNU sudah ada aturan mekanismenya di AD/ART, yaitu melalui muktamar.
Jajaran Mustasyar dan forum sesepuh NU, lanjutnya, sebelumnya sudah menyampaikan masukan supaya Syuriyah PBNU menunda penetapan pengganti Ketum PBNU. "Kalau caranya seperti ini, tidak sesuai AD/ART, setiap bulan bisa ada pergantian Ketum PBNU," kata mantan wakil presiden itu.
Ia pun berjanji untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Khususnya dalam upaya menormalisasi roda organisasi hingga menghantarkannya ke Muktamar di tahun depan.
“Saya juga ingin menyampaikan, bahwa saya tidak ingin menjadi bagian konflik masa lalu. Tapi saya ingin menjadi solusi buat Jam'iyah ini untuk masa depan,” katanya. (wan/ttg)
Editor : Hanif