PONTIANAK POST – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan kepemilikan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Melalui pernyataan yang disampaikan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (13/1), Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki saham di perusahaan tersebut.
“Kalau ada orang menuduh saya punya saham, saham yang mana? Tunjukkan. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya sendiri, yaitu PT Toba Sejahtera. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, yakni IUP batu bara di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Ia juga menepis tudingan kepemilikan di sektor pertambangan lain, termasuk nikel. “Sampai hari ini itu milik saya. Saya tidak punya IUP nikel, saya tidak punya saham di Morowali seperti yang dituduh-tuduhkan oleh pihak yang tidak jelas. Terus terang saya agak jengkel, karena ini sudah menyangkut martabat dan harga diri,” imbuhnya.
Tolak PT Toba Pulp Lestari
Dalam kolom deskripsi unggahan tersebut, Luhut menyebutkan bahwa ia telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Menurutnya, penolakan itu berangkat dari pengalamannya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketika ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saat itu, ia melihat langsung keluhan masyarakat terkait kondisi Danau Toba yang semakin keruh dan berbau.
“Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting: pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” tulis Luhut.
Ia juga menyinggung pesan anak cucunya agar tidak membuat kebijakan yang membahayakan masa depan generasi berikutnya. Pesan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa setiap keputusan yang diambil hari ini merupakan warisan bagi generasi mendatang.
Pesan kepada Presiden Prabowo
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan keluhan masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan lahan di kawasan tersebut agar dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
“Kami akan mengubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan. Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Luhut menegaskan pentingnya kritik yang berbasis data. “Dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka. Transparansi dan keadilan harus berjalan beriringan agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka, sehingga perjuangan kita tetap fokus pada tujuan, yakni masa depan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)
Editor : Miftahul Khair