PONTIANAK POST - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan langkah drastis membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Mulai Rabu (28/1), ia akan mengganti hampir seluruh pejabat strategis di lima pelabuhan besar dan menyingkirkan sejumlah pejabat dari jabatan sebagai bentuk “shock therapy” untuk menghentikan kebocoran penerimaan negara. “Ini perlu shock therapy supaya mereka kerja lebih keras,” tegas Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1).
Perombakan itu menyasar Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta Utara), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Batu Ampar (Batam), dan Belawan (Sumatera Utara). Selain itu, kepala pelabuhan dan kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan juga akan diganti.
“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis. Saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen. Di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya. Sebagian yang besar-besar saya rumahkan,” ujar Purbaya dalam Indonesia Fiscal Forum 2026 di Jakarta.
Ia menegaskan perombakan dilakukan selektif, tidak menyasar seluruh pejabat. Rotasi akan dilakukan di internal DJBC agar tidak mengganggu operasional. “Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar. Kalau dari luar justru butuh waktu adaptasi lebih lama,” katanya.
Menurut Purbaya, langkah keras ini diperlukan agar Bea Cukai bekerja lebih serius mencegah kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik under invoicing dan penyelundupan. Pergantian pejabat menjadi bagian dari strategi memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini tercapai. “Ini pesan untuk teman-teman Bea Cukai yang lain supaya bekerja lebih serius ke depan,” ujarnya.
Ia menilai sumber daya manusia di DJBC sebenarnya mumpuni, namun membutuhkan tekanan kuat agar kinerja optimal. Bahkan, ia menargetkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi praktik curang. “Orangnya pintar-pintar. Saya suruh bikin AI untuk deteksi under invoicing, dua minggu selesai,” kata Purbaya.
Tak berhenti di internal Kemenkeu, Purbaya juga menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago untuk memberantas ‘beking’ yang selama ini menghambat penegakan hukum di lapangan. “Kami sepakat kerja sama. Katanya di lapangan selalu ada beking. Nanti polisi dan TNI akan dilibatkan supaya beking itu kabur,” ujarnya.
Langkah awal penindakan akan difokuskan pada peredaran rokok ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara terbesar. “Utamanya kami kejar rokok ilegal dulu. Mungkin sebulan ke depan mulai jalan,” jelas Purbaya.
Selain Bea Cukai, Kementerian Keuangan juga menyiapkan restrukturisasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pembenahan ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan sistem Coretax dan penerapan AI untuk mendeteksi perusahaan yang menghindari pajak melalui transaksi tunai atau manipulasi laporan.
Pengawasan, kata Purbaya, tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan dengan menutup celah penghindaran PPN dan PPh. “Saya heran itu bisa lolos. Tapi nanti dengan restrukturisasi pegawai, saya pikir itu tidak akan bisa lolos lagi,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, PNBP Rp459,2 triliun, dan hibah Rp666,27 miliar. Target besar itu, menurut Purbaya, hanya bisa dicapai jika aparat pajak dan Bea Cukai bekerja profesional tanpa perlindungan pihak mana pun. (jpc)
Editor : Hanif