PONTIANAK POST - OJK pada Jumat (30/1) mengumumkan pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar bersama jajaran pengawas pasar modal, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I.B.
Aditya Jayaantara. Pengunduran diri tersebut menyusul peristiwa anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut, Rabu-Kamis (28–29 Januari 2026), yang memaksa otoritas bursa melakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt).
Dalam keterangan resminya, OJK menyatakan bahwa pengunduran diri itu telah disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Mahendra Siregar menegaskan keputusan mundur tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas dinamika yang terjadi di pasar keuangan, khususnya setelah trading halt IHSG. “Pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah-langkah pemulihan yang diperlukan,” ujar Mahendra dalam pernyataan tertulis.
Meski terjadi pergantian di level pimpinan, OJK menekankan bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan tetap berjalan. Pelaksanaan tugas Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan Deputi Komisioner akan dijalankan sementara sesuai ketentuan tata kelola yang berlaku. OJK menyatakan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas tidak berubah.
Gelombang pengunduran diri ini melengkapi langkah serupa yang lebih dulu dilakukan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman. Iman menyatakan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak pasar yang terjadi dua hari berturut-turut. “Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri,” ujar Iman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1).
Ia berharap keputusannya dapat meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan investor. Menurut Iman, langkah tersebut bukan bentuk penghindaran, melainkan komitmen etik atas jabatan strategis yang diembannya. “Saya percaya ini bentuk tanggung jawab saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan pasar modal kita bisa terus membaik,” katanya.
Tekanan pasar dipicu kebijakan MSCI yang membekukan evaluasi indeks saham Indonesia hingga Mei 2026. MSCI menyoroti rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi praktik perdagangan yang mengganggu pembentukan harga. Selain itu, sejumlah emiten besar terancam dikeluarkan dari pemeringkatan akibat persoalan free float, likuiditas riil, dan keterbukaan informasi. Sentimen tersebut langsung memicu aksi jual besar-besaran di bursa.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mencatat, pada Rabu (28/1) IHSG anjlok hingga 7,3 persen dan kembali tertekan ke minus 8,5 persen pada Kamis (29/1) sebelum akhirnya menguat menjelang penutupan perdagangan. Dalam waktu singkat, dana asing tercatat keluar dari bursa sekitar Rp 6,12 triliun. Meski demikian, Said menilai besarnya nilai kapitalisasi perdagangan justru menunjukkan kepercayaan pelaku pasar belum sepenuhnya hilang.
“Koreksi dari MSCI tidak bisa diabaikan. Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan itu sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat,” ujarnya.
Purbaya Sebut Kesalahan Fatal
Dari sisi pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pengunduran diri Direktur Utama BEI sebagai sinyal positif. Ia menegaskan tidak ada dampak terhadap fiskal negara karena gaji pimpinan bursa tidak berasal dari APBN. “Nggak ada dampak ke fiskal. Bukan saya yang bayar juga gajinya. Nggak ada,” ujarnya.
Purbaya bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas pasar. Menurutnya, kesalahan pimpinan BEI yang tidak menindaklanjuti masukan dari MSCI menjadi faktor penting yang memperdalam koreksi IHSG. “Itu kesalahan dia yang fatal di situ, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Kalau enggak cepat dibetulin, bisa mengganggu yang lain-lain,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa gejolak pasar saham bisa ditafsirkan investor sebagai tanda ketidakstabilan ekonomi nasional. Padahal, pemerintah tengah melakukan pembenahan struktural, termasuk perombakan besar-besaran di Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, serta penguatan koordinasi dengan bank sentral untuk menjaga likuiditas pasar. Purbaya menyatakan fondasi ekonomi sedang diperbaiki secara serius untuk mendorong pertumbuhan hingga 6 persen tahun ini.
Jarang Terjadi
Di parlemen, Said Abdullah mengapresiasi pengunduran diri Mahendra Siregar, Inarno Djajadi, dan Iman Rachman sebagai bentuk pertanggungjawaban etik yang jarang terjadi. Namun ia menilai langkah personal tersebut belum cukup untuk memulihkan kepercayaan investor tanpa pembenahan kebijakan yang lebih mendasar. Salah satu yang disorot adalah kebijakan free float saham.
Menurut Said, Komisi XI DPR sejak Desember 2025 telah menyepakati sejumlah prinsip perbaikan free float bersama OJK dan BEI. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan likuiditas, mencegah manipulasi harga, memperkuat transparansi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Ia menekankan bahwa reformasi free float harus dilakukan bertahap, terukur, dan tetap memperhatikan kepentingan strategis nasional.
Rangkaian pengunduran diri di pucuk pimpinan regulator dan operator bursa ini menjadi peristiwa langka dalam sejarah pasar modal Indonesia. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab etik. Di sisi lain, tekanan MSCI membuka fakta rapuhnya tata kelola dan transparansi pasar saham nasional di mata investor global.
Dengan kursi pimpinan OJK dan BEI yang kini kosong, sorotan publik beralih pada proses pengisian jabatan serta agenda reformasi yang dijanjikan. Ke depan, keberhasilan pemulihan kepercayaan investor tidak hanya bergantung pada figur baru di pucuk pimpinan, tetapi pada seberapa cepat regulator dan pemerintah menata ulang aturan free float, memperkuat transparansi, dan memastikan stabilitas pasar di tengah dinamika global yang semakin sensitif.
Fase Krusial
Sementara itu, pengamat pasar modal Hendra Wardana menilai, langkah yang diambil Iman tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasar yang sedang bergejolak. IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang dalam waktu singkat mengalami koreksi tajam menunjukkan rapuhnya kepercayaan (trust) investor, khususnya investor asing, terhadap stabilitas dan mekanisme pasar.
Pada perdagangan kemarin pagi, IHSG memang sempat menunjukkan pemulihan terbatas. Hingga pukul 09.28 WIB, indeks menguat 0,91 persen ke level 8.307. Namun, penguatan tersebut dinilai masih bersifat teknikal.
"Pasar masih menunggu kejelasan arah kebijakan dan figur pemimpin BEI ke depan. Penunjukan direktur utama yang baru akan menjadi katalis penting untuk memulihkan kepercayaan investor," kata Hendra.
Ke depan, IHSG diperkirakan masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan volatil dalam rentang 8.150–8.350. Stabilitas pasar, menurut Hendra, sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, transparansi, serta penguatan tata kelola agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan berdaya saing global.
Proses Demutualisasi
Seusai rapat di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memonitor langsung perkembangan pasar modal, termasuk dampak dari kebijakan lembaga indeks global seperti MSCI serta penilaian dari lembaga keuangan internasional. "Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh dan koordinasi antara fiskal moneter berjalan dengan baik. Dan, kemarin (Kamis, 29/1) kita lihat IHSG sudah rebound dan hari ini (Jumat, 30/1), pagi ini, masuk di dalam jalur hijau," kata Airlangga.
Sebagai respons atas dinamika pasar, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya percepatan demutualisasi BEI yang ditargetkan mulai berproses tahun ini.
Demutualisasi adalah proses di mana perusahaan mutual dengan pemilik mutual berubah menjadi perusahaan saham publik dengan pemegang saham. Lewat demutualisasi, pemerintah meyakini bakal terjadi transformasi struktural untuk mengurangi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat.
"Demutualisasi ini sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK dan bisa langsung berproses. Ke depan, tahap berikutnya bahkan membuka peluang bursa untuk go public," tutur Airlangga.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan tata kelola dan keterbukaan publik melalui peningkatan ketentuan free float. OJK dan BEI diharapkan menaikkan ambang batas free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, yang ditargetkan mulai berlaku pada Maret mendatang.
Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan praktik internasional. Malaysia, Hong Kong, dan Jepang menetapkan free float 25 persen, Thailand 15 persen, sementara Singapura, Filipina, dan Inggris masing-masing 10 persen. "Indonesia mengambil angka yang lebih terbuka agar tata kelola lebih baik dan likuiditas meningkat," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menyatakan dukungan penuh pihaknya terhadap penguatan pasar modal. Menurutnya, hampir 30 persen dari total kapitalisasi pasar di BEI berasal dari perusahaan BUMN, sehingga Danantara memiliki kepentingan besar terhadap kredibilitas dan transparansi bursa.
"Kami ingin bursa menjadi lebih transparan, terbuka, dan menjunjung tinggi good governance. Demutualisasi yang dipercepat ini adalah langkah positif agar pasar modal kita lebih dalam dan lebih kredibel," kata Rosan. (mim/ttg/jpc)
Editor : Hanif