Masih banyak orang yang baru tahu BPJS Kesehatan PBI mereka nonaktif ketika sudah berada di fasilitas kesehatan. Ada pula yang, untuk jaga-jaga, memilih datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengecek status kepesertaan.
ESTU FARIDA–DIAN PRATAMA, Surabaya
Ada bekas suntikan infus di tangan kiri Lovita Angelita. Mukanya juga masih pucat pasi saat menunggu antrean di kantor BPJS Kesehatan Surabaya kemarin (29/2). Lovita tak berkenan menyebutkan apa sakit yang dideritanya. Yang jelas, dia mengaku, seharusnya opname. Namun, dia terkendala BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)-nya nonaktif.
“Jadi, saya akhirnya rawat jalan. Sekali periksa mandiri Rp 200 ribu,” kata perempuan asal Jayapura, Papua, itu kepada Jawa Pos.
Lovita merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan BPJS Kesehatan berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Sosial. Seperti banyak dikeluhkan terkait minimnya sosialisasi, Lovita juga baru tahu soal penonaktifan itu ketika hendak rawat inap.
Karena itu, dalam kondisi masih belum pulih, dia datang ke kantor BPJS Kesehatan Surabaya kemarin untuk mengurus aktivasi. Dia tak sendirian mengalami hal tersebut.
Di kantor yang sama, Mustofa juga mengantarkan neneknya yang baru diketahui status PBI-nya nonaktif untuk kontrol diabetes ke puskesmas. Padahal, kondisi sang nenek sudah sulit bicara dan berjalan kaki. “Sesuai keterangan puskesmas, nama di BPJS nenek tidak sinkron. Padahal, nenek sempat opname memakai BPJS yang sama di rumah sakit,” katanya.
Kartu kesehatan milik nenek Mustofa memang masih berupa Asuransi Kesehatan (Askes), bukan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu tersebut sudah dimilikinya sejak dulu dan difungsikan sampai sekarang.
Kebetulan, keluarga nenek Mustofa merupakan pensiunan TNI. Sehingga, kartu berobat tidak pernah diganti sejak awal terbit sekitar 2014 hingga saat ini. Selama ini tidak ada masalah dengan kartunya. “Baru kali ini ada kendala administrasi seperti ini. Apalagi sampai nenek tidak bisa berobat,” urainya.
Kecemasan serupa juga dirasakan Zakariya yang baru sembuh dari sakit. Dia khawatir, ketika waktunya kontrol, ternyata status kepesertaannya juga nonaktif. Karena itu, dia memilih mengecek ulang status kepesertaan.
Beruntung, BPJS miliknya masih aktif. “Daripada salah lagi, nanti saat berobat bingung. Jadi, saya pastikan lagi,” ucap Zakariya.
Tetap Dilayani
Di Surabaya, pasien BPJS PBI nonaktif tetap mendapatkan pelayanan. Misalnya, di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya. Selama sepekan terakhir, ada 25 pasien dengan status kepesertaan demikian yang tetap diterima berobat.
Plt Direktur RSUD BDH Surabaya Arif Setiawan menjelaskan, para pasien tersebut mengetahui kepesertaan mereka dinonaktifkan saat hendak menjalani rawat jalan. “Karena ber-KTP Surabaya, kami masukkan ke e-Dabu agar terdaftar sebagai pasien yang dicover oleh APBD,” tuturnya.
Keluhan pasien beragam, antara lain, diabetes, saraf, hingga penyakit dalam. “Seluruh pasien kami layani dengan baik. Tidak sampai ada penolakan,” imbuhnya.
Hal yang sama juga terjadi di RSUD Soewandhie dan RSUD Eka Candrarini Surabaya. Pemkot Surabaya memang sudah menggariskan bahwa seluruh RSUD harus tetap melayani pasien ber-KTP Surabaya. Di Ibu Kota Jawa Timur tersebut, sebanyak 45 ribu peserta PBI dinonaktifkan.
Di kantor BPJS Kesehatan, Lovita sebenarnya juga berharap kepesertaannya bisa aktif kembali. Namun, harapannya belum terwujud kemarin. Dia diberi tahu petugas, untuk mengaktifkan ulang BPJS jalur mandiri sekeluarga, kelima nama dalam kartu keluarga harus diaktifkan. “Terlalu besar biayanya,” katanya kecewa. (*/ttg)
Editor : Hanif