Nasional Metropolis Daerah Pro Bisnis Ekonomi Olahraga Otomotif Internasional Kriminal Features Mozaik Ramadan Tekno Entertainment Event Kesehatan Kuliner Lifestyle Ragam Cahaya Iman

Ramai DIpersoalkan, DPR Akhirnya Jelaskan Alasan MBG Masuk Anggaran Pendidikan

Khoiril Arif Ya'qob • Kamis, 5 Maret 2026 | 13:30 WIB

Ketua komisi III DPR Habiburokhman pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua komisi III DPR Habiburokhman pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

PONTIANAK POST - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya menjelaskan alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasukkan ke dalam anggaran sektor pendidikan. Penjelasan ini muncul setelah anggaran program tersebut ramai dipersoalkan oleh sejumlah pihak.

Menurut Habiburokhman, sebenarnya polemik soal anggaran MBG sudah lama selesai karena telah disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Persetujuan itu bahkan sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025 maupun 2026.

“Sebagaimana yang tertuang dalam APBN, seluruh fraksi bulat menyepakatinya,” kata Habiburokhman dikutip dari Antara (4/3).

Baca Juga: MBG Disorot Mahasiswa, Ketua Fraksi PAN Kalbar Dorong Pengawasan Ketat demi Jaga Kualitas

Ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran tersebut telah melalui proses panjang antara DPR dan pemerintah. Karena itu, menurutnya, saat ini yang lebih penting adalah memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan.

Terkait kritik yang menyebut program MBG tidak tepat dimasukkan dalam anggaran pendidikan, Habiburokhman menyatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar yang jelas.

Secara faktual, penerima manfaat utama program MBG adalah para siswa yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan.

Karena itulah, menurut dia, penganggaran MBG dalam sektor pendidikan dinilai memiliki alasan yang kuat dan relevan.

Habiburokhman juga menegaskan bahwa tidak ada program penting yang dikorbankan demi mendanai MBG. Sebaliknya, pemerintah justru melakukan penataan anggaran dengan menghapus berbagai kegiatan yang dianggap tidak efisien serta berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Baca Juga: Kapolres Melawi Resmikan SPPG Polres Melawi 01, Siap Layani 2.064 Penerima Program MBG

Ia pun mengingatkan bahwa seorang politisi seharusnya menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil dan menjaga konsistensi sikap. Jangan sampai, kata dia, kritik yang muncul justru didorong oleh kepentingan mencari sorotan publik.

Menurut Habiburokhman, program MBG merupakan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi masa depan generasi muda Indonesia.

“MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita,” pungkasnya. (*)

Editor : Miftahul Khair
#Mbg #polemik #anggaran pendidikan #dpr #siswa #Perbincangan Publik