PONTIANAK POST – Praktisi media dan dunia pendidikan didorong untuk mengedepankan nilai kemanusiaan dalam menghadapi berbagai krisis sosial di era digital. Hal tersebut menjadi fokus utama dalam Indonesia Online Media Forum 2026 yang digelar pada Sabtu (7/3).
Forum yang mengusung tema “Humanity First: Membangun Perdamaian Berkelanjutan dengan Melindungi Nilai Kemanusiaan” ini diikuti sekitar 35 peserta yang terdiri dari profesional media serta praktisi pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan tersebut juga bertepatan dengan momentum peringatan tahunan Deklarasi Perdamaian Dunia dan Pengakhiran Perang (DPCW) yang diperingati setiap 14 Maret. Deklarasi ini merupakan kerangka hukum perdamaian internasional yang dirancang oleh para pakar hukum internasional dari HWPL.
Dalam DPCW, khususnya Pasal 10, ditegaskan pentingnya penyebaran budaya damai melalui peningkatan kesadaran publik, praktik media yang bertanggung jawab, serta pendidikan yang mendorong saling pengertian di tengah keberagaman masyarakat.
Baca Juga: Naik Rp43.000, Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp3.047.000 per Gram
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan media dan pendidikan, di antaranya Tuty Purwaningsih dari Jaringan Media Desa Nusantara, Hendry Nursal dari Jambi Daily dan Bicara Jambi, Anang Fadhilah dari Info Banua, serta Prof. Dr. H. Barsihannor dari UIN Alauddin Makassar.
Tuty Purwaningsih dalam pemaparannya menekankan bahwa perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial yang sehat dan adil.
Ia menilai kesehatan mental menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, khususnya dari perspektif perempuan dan anak. Menurutnya, kondisi psikologis masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, pengaruh media, hingga interpretasi budaya.
Sementara itu, Hendry Nursal menyoroti fenomena komodifikasi tragedi dalam pemberitaan media yang kerap terjadi tanpa disadari oleh masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik, termasuk perlindungan identitas dalam pemberitaan.
Namun, menurutnya, ada aspek lain yang tidak kalah penting di luar kode etik, yakni kemampuan jurnalis untuk menempatkan empati dalam pemberitaan.
Baca Juga: Kata Purbaya soal Harga Minyak Dunia Melonjak: BBM Subsidi Belum Naik, Uangnya Masih Cukup”
“Media memang tidak boleh melakukan penghakiman, tetapi dengan menempatkan rasa, jurnalis dapat melihat persoalan dari sisi korban maupun pelaku,” ujarnya.
Dari sisi lain, Anang Fadhilah menyoroti fenomena viralisasi emosional di tengah masyarakat digital. Ia menilai banyak orang ingin menjadi penyebar informasi tercepat tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya.
Fenomena tersebut dinilai dapat memperkeruh situasi, terutama saat masyarakat sedang menghadapi krisis atau konflik sosial.
Sementara itu, Prof. Dr. H. Barsihannor menekankan pentingnya pendidikan perdamaian di era post-truth, ketika informasi sering kali dipengaruhi oleh emosi dan persepsi pribadi.
Menurutnya, para praktisi pendidikan perlu membuka ruang dialog yang inklusif dan membangun budaya saling menghargai di lingkungan pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya kurikulum integratif yang tidak hanya mengajarkan teori pengetahuan, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang bebas diskriminasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dalam sesi diskusi kelompok, para peserta juga menyoroti pentingnya komunikasi yang santun dan penuh empati di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.
Para peserta menilai para pendidik memiliki peran penting dalam mendorong dialog inklusif serta menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif yang membantu siswa memahami keberagaman dan membangun ketahanan emosional.
Selain itu, para peserta juga merefleksikan nilai-nilai dalam DPCW serta 12 Kurikulum Pendidikan Perdamaian yang dikembangkan oleh HWPL. Nilai-nilai tersebut meliputi penguatan hukum untuk perdamaian, penyebaran budaya damai, saling menghormati, saling peduli, serta peran aktif masyarakat sipil dalam mewujudkan perdamaian.
Baca Juga: Bahlil Pastikan Harga Pertalite Tidak Naik Meski Harga Minyak Dunia Tembus 118 Dolar per Barel
Nilai-nilai tersebut dinilai relevan untuk menjawab berbagai tantangan global saat ini yang membutuhkan pendekatan kolaboratif serta berlandaskan nilai kemanusiaan.
Forum kemudian ditutup dengan komitmen bersama para peserta untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya damai yang berkelanjutan, mulai dari tingkat individu hingga komunitas dan institusi.
HWPL merupakan organisasi perdamaian internasional yang didirikan pada 2013. Organisasi ini berfokus pada upaya memajukan perdamaian berkelanjutan melalui dialog, kerangka hukum, serta kerja sama lintas komunitas.
Setiap 14 Maret diperingati sebagai Hari Deklarasi Perdamaian Dunia dan Penghentian Perang. Deklarasi tersebut dirumuskan oleh para pakar hukum internasional HWPL dan diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai upaya memperkuat kerangka hukum perdamaian global. (*)
Editor : Miftahul Khair