PONTIANAK POST - Tokoh Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, angkat bicara terkait polemik pembagian kuota haji tambahan dan isu gratifikasi yang menyeret nama mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam unggahan Facebook pada (26/3), ia menegaskan dua poin penting yang menurutnya perlu dipahami warga NU.
Pembagian Kuota Haji Dinilai Sudah Tepat
Ulil menyebut kebijakan pembagian kuota haji tambahan dengan skema 50:50 merupakan langkah yang tepat, baik dari sisi hukum maupun teknis.
“Gus Yaqut mengambil kebijakan yg tepat dlm pembagian kuota haji tambahan dg formula 50:50. Alasan hukumnya kuat, alasan teknisnya juga kuat,” tulisnya.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak mudah percaya pada narasi yang berkembang, termasuk jika dikaitkan dengan lembaga penegak hukum.
“Kalau KPK membuat narasi lain, jangan percaya,” ungkapnya.
Tepis Isu Gratifikasi
Selain soal kuota haji, Ulil dengan tegas membantah adanya tuduhan gratifikasi terhadap Gus Yaqut.
“Gus Yaqut tidak menerima gratifikasi apapun. Tidak ada bukti aliran dana.”
Ia bahkan menyebut narasi yang mengaitkan dugaan tersebut dengan organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai tidak benar.
“Kalau ada narasi lain dari KPK, apalagi mengaitkannya dg PBNU, itu BOHONG.”
Isu Disebut Bermuatan Politik
Ulil juga menilai bahwa serangan terhadap Gus Yaqut bukanlah semata persoalan administratif, melainkan bagian dari dinamika politik yang lebih luas.
Menurutnya, Gus Yaqut hanyalah “sasaran antara”, sementara target utamanya adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
“Gus Yaqut adalah sasaran antara. Yang hendak dihantam adalah kakaknya, Gus Yahya, karena ada ‘agenda politik eksternal’ tertentu,” pungkasnya. (*)
Editor : Miftahul Khair