PONTIANAK POST - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak akan diberikan saat siswa libur sekolah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas dan efisiensi anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penyaluran MBG hanya dilakukan pada hari aktif sekolah. Dengan demikian, jumlah hari penerimaan makanan akan menyesuaikan sistem belajar di masing-masing daerah.
“Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari. Sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/3).
Ia menambahkan, ketika kegiatan belajar mengajar berhenti, maka distribusi MBG juga otomatis dihentikan. Skema ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terbuang saat penerima manfaat tidak berada di sekolah.
Di sisi lain, pemerintah mulai mengarahkan program ini pada peningkatan kualitas pada 2026, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Penyaluran MBG akan berbasis makanan segar siap santap yang dikirim langsung ke lokasi penerima manfaat sesuai data yang telah diverifikasi.
Distribusi dilakukan berbeda-beda sesuai kelompok sasaran. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, bantuan disalurkan melalui posyandu atau langsung ke rumah. Sementara bagi siswa sekolah dan santri, makanan diberikan di sekolah atau tempat mereka menempuh pendidikan.
Sebelumnya, wacana efisiensi anggaran program MBG mencuat setelah pemerintah mempertimbangkan pengurangan hari pemberian makanan. Dari semula enam hari dalam sepekan, diusulkan menjadi lima hari.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun. Menurutnya, efisiensi ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap tekanan ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik.
“Biasanya seminggu enam hari, sekarang diusulkan lima hari. Ada efisiensi cukup besar, bisa sampai Rp40 triliun setahun,” katanya.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa di tengah upaya memperluas jangkauan program gizi nasional, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (jpc)
Editor : Hanif