PONTIANAK POST - Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer asal Sumatera Utara, Amsal Sitepu, menuai sorotan tajam.
Kreator konten Ferry Irwandi dalam kanal YouTube pribadinya (30/1) menyebut perkara ini sebagai salah satu kasus paling janggal yang pernah ia bahas, bahkan dinilai berpotensi merusak logika penegakan hukum di Indonesia.
Dalam mukadimahnya, Ferry menegaskan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua kasus berjalan dengan logika yang sehat.
“Semakin banyak koruptor yang dihukum, semakin baguslah negara in, tapi belakangan kita sering menemukan banyak kasus korupsi yang janggal dan cenderung dipaksakan,” ungkapnya.
Ia bahkan menyebut kasus Amsal sebagai yang paling parah. “Gua bisa bilang ini adalah kasus yang paling konyol, paling aneh, paling absurd, dan paling memalukan,” kata dia.
Profil dan Kredibilitas Ferry Irwandi
Sebelum membedah kasus, Ferry menegaskan kompetensinya di tiga bidang kunci: videografi, akuntansi, dan pengadaan.
“Gua adalah official videografer ASEAN Games 2018. Gua lulusan sekolah tinggi akuntansi negara dan gua juga ahli pengadaan barang dan jasa resmi,” jelas Ferry.
Dengan latar belakang tersebut, ia mengklaim analisisnya bukan opini kosong, melainkan berbasis pengalaman teknis.
Awal Kasus Amsal Sitepu
Kasus ini bermula saat Amsal, seorang videografer, menawarkan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Sebanyak 20 desa menerima proposal tersebut, dengan nilai Rp30 juta per video.
Produksi berjalan lancar tanpa masalah:
“Videonya jadi, desanya puas, produknya diserahkan, LPJ-nya dibuat selesai,” jelasnya.
Namun beberapa tahun kemudian, Amsal justru ditetapkan sebagai tersangka korupsi karena diduga melakukan mark up anggaran.
Baca Juga: Pledoi Amsal Sitepu Viral, Bantah Niat Jahat dalam Kasus Mark Up Proyek Desa Kabupaten Karo
Perdebatan Nilai Rp30 Juta: Mahal atau Wajar?
Ferry menilai angka tersebut justru tergolong murah.
“Untuk ngerjain video 40 menit dengan muatan seperti itu dengan dibayar cuma Rp30 juta, gua pasti nolak, karena kemurahan,” ucapnya.
Ia juga membandingkan dengan proyek pemerintah lain.
“Nilainya bisa ratusan juta bahkan miliaran, dibandingkan dengan Rp30 juta, itu sangat kecil,” kata Ferry.
Keanehan utama muncul dari hasil audit Inspektorat yang menyatakan biaya seharusnya hanya Rp24,1 juta. Selisih Rp5,9 juta per proyek inilah yang dianggap sebagai kerugian negara.
Masalahnya, menurut Ferry, perhitungan itu didasarkan pada asumsi yang tidak masuk akal.
“Biaya editing, mikrofon, cutting, dan ide dinolkan. Jadi menurut mereka itu harusnya gratis,” jelas dia.
Ferry mengkritik keras logika tersebut. “Lu ngedit untuk konten Instagram aja harus bayar, kok editing bisa nol itu gimana?”
Kejanggalan dalam Dokumen Dakwaan
Tak hanya audit, Ferry juga menyoroti dokumen dakwaan yang dinilai tidak solid secara hukum.
Beberapa kejanggalan yang ia sebut:
- Tidak mencantumkan dasar hukum utama pengadaan (Perpres 16/2018 dan perubahan 2021)
- Tidak menjelaskan mekanisme pengadaan
- Muncul istilah yang tidak relevan seperti “website” dalam kasus video
“Kita lagi ngomongin korupsi pengadaan, tapi landasan hukum utamanya enggak ada, itu gimana ceritanya?” tukasnya.
Ferry memperingatkan bahwa jika kasus ini berujung vonis, dampaknya bisa luas.
“Kalau kasus ini lolos, mungkin ada puluhan ribu orang yang akan tersandra dengan kasus hukum yang serupa," terang dia.
Menurutnya, bukan hanya videografer, tetapi juga pelaku pengadaan dan ekonomi kreatif bisa terdampak.
Seruan untuk Evaluasi dan Keadilan
Di akhir video, Ferry menyatakan sikap tegas.
“Amsal berhak atas kebebasan penuh dan dibebaskan dari semua dakwaan,” terangnya.
Ia juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh:
“Harus diperiksa juga, kenapa dokumen dakwaannya bisa seperti ini, kenapa hasil auditnya bisa seperti ini,” pungkasnya. (*)
Editor : Miftahul Khair